Oleh Heri Kurnia* HATI rakyat sudah lama kesal melihat parasitisme negara. Janji demi janji diucapkan ketika kampaye. Bahkan Tuhan menjadi saksi atas ucapan yang dilontarkan agar mampu meyakinkan rakyatnya. 

INSAN pers hari ini, 9 Februari 2017 memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-71. Tahun ini rangkaian acara dipusatkan di Ambon, Maluku, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Kepala Negara memang tidak pernah absen dalam setiap HPN, karena pers adalah mitra pemerintah.

REFORMASI birokrasi dan deregulasi tidak hanya fokus di layanan investasi dan aktivitas bisnis. Kini Presiden Joko Widodo meminta hal serupa di bidang pelayanan publik. Reformasi dilanjutkan ke pelayanan imigrasi, baik di airport dan urusan paspor, lalu pengurusan KTP yang dinilai masih banyak masalahnya.

PERATURAN daerah (Perda) merupakan produk bersama kepala daerah dan DPRD. Pengusulannya bisa bersama, tetapi bisa atas inisiatif dewan dan hak itu diatur dalam UU. Pembahasan tetap dilakukan eksekutif dan legislatif, sebelum akhirnya disahkan menjadi produk hukum.

SEJAK pekan lalu, pembicaraan ramai di ruang publik tentang rencana menaikkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian. Alasannya, Narkoba saat ini dianggap musuh nomor satu Indonesia dan memberi dampak negatif yang sangat besar. Presiden Jokowi memberikan perhatian sangat khusus terhadap Narkoba karena dampaknya yang sangat merusak.

DARI hasil exit poll pemilihan pendahuluan Super Tuesday, Hillary Clinton dan Donald Trump muncul sebagai calon kuat Presiden AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Ini semakin menguatkan peluang keduanya untuk saling berhadapan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar akhir tahun ini.

USAI pelantikan kepala daerah yang baru kerap diikuti kegelisahan pejabat. Mereka khawatir bakal dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Apalagi saat pilkada, PNS yang bersangkutan tidak mendukung pemenang atau malah secara diam-diam memihak calon yang lainnya. Akibatnya berdampak terhadap kenyamanan kerja.

RABU (17/2/2016) kemarin kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 dilantik bersamaan. Ini sejarah baru, sebab selama ini pelantikan dilakukan di dalam rapat paripurna DPRD setempat. Diharapkan perubahan ini membuat kepala daerah yang baru dilantik bisa lebih dekat dan memahami persoalan rakyat.

PERATURAN Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

MAHKAMAH Konstitusi akhirnya menolak semua gugatan calon kepala daerah yang tidak puas dengan hasil Pilkada serentak di kabupaten/kota Sumatera Utara (Sumut). Total 14 gugatan hasil Pilkada di Sumut yang ditolak. Gugatan hasil Pilkada Tobasa dicabut sebelum sidang MK digelar. Dengan demikian, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menetapkan pemenang Pilkada.