Negara di Tengah Perubahan Zaman: Kekuasaan, Keadilan, dan Kepercayaan Publik
Oleh Fitri Rahmadhani*
NEGARA bukan sekadar bangunan kelembagaan, bukan pula hanya kumpulan aturan dan pejabat yang menjalankan pemerintahan. Negara pada hakikatnya hadir sebagai ruang bersama yang dibentuk untuk melindungi manusia, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta memastikan bahwa kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara bermartabat. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, pertanyaan mengenai bagaimana negara menjalankan perannya menjadi semakin penting untuk direnungkan.
Dalam kajian Ilmu Negara, negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta unsur pengakuan dari negara lain. Namun, memahami negara tidak cukup hanya dengan melihat unsur-unsur pembentuknya. Lebih jauh, negara harus dilihat dari tujuan keberadaannya, yakni untuk memberikan perlindungan, menciptakan keteraturan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kekuasaan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Melalui kekuasaan, pemerintah dapat menetapkan kebijakan, mengatur kehidupan masyarakat, serta menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Akan tetapi, kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, kekuasaan negara harus selalu berada dalam kerangka hukum, prinsip demokrasi, dan tanggung jawab publik.Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut bukan sekadar pernyataan konstitusional, melainkan komitmen bahwa hukum harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk kekuasaan pemerintah itu sendiri.Namun, tantangan negara hukum tidak berhenti pada keberadaan peraturan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum benar-benar diterapkan secara adil. Masyarakat tidak hanya membutuhkan hukum yang tertulis dengan baik, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun pengaruhnya.
Fitri Rahmadhani, S.E.*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning






















