PotretNews.com Selasa 02 Juni 2020
Home >  Berita >  Pekanbaru

Aliansi Emak-Emak Kecewa Kinerja DPRD Pekanbaru yang Mengaku Tak Tahu ke Mana Anggaran JPS Rp115 Miliar

Aliansi Emak-Emak Kecewa Kinerja DPRD Pekanbaru yang Mengaku Tak Tahu ke Mana Anggaran JPS Rp115 Miliar

Wali Kota Pekanbaru Firdaus melepas 15.625 paket bantuan warga terdampak Covid-19 di halaman MPP, Sabtu (25/4/2020)

Jum'at, 01 Mei 2020 09:18 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Kinerja para wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru, Riau, untuk mengawasi pemerintah daerah setempat dinilai masih jauh dari harapan.

Pandangan itu disampaikan Anggota Aliansi Emak-Emak Terdampak Covid-19 Pekanbaru, Vivi Husni. Dia mengaku kecewa dengan kinerja anggota dewan karena tidak bisa menjaga amanah rakyat.

BERITA TERKAIT:

* Saat RT/RW Menolak PSBB Diperpanjang karena Akan Menambah Penderitaan Warga, eh DPRD Pekanbaru Malah Mendukung

Kritikan itu disampaikan warga Kelurahan Delima ini karena berdasarkan pertemuannya dengan Komisi I DPRD Pekanbaru kemarin, anggota DPRD tidak mengetahui ke mana anggaran jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 115 miliar untuk penanganan Covid-19.

Dana itu utamanya untuk pembelian sembako yang akan dibagikan kepada warga Pekanbaru terdampak Covid-19 yang sudah 14 hari pergerakannya dibatasi oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

”Saya sangat kecewa, harusnya mereka yang diberi kedaulatan orang rakyat bisa mengawasi anggaran ini, tapi ternyata mereka saja tidak tahu, apalagi kami yang tidak punya jabatan ini,” tandas Vivi, Kamis (30/4/2020), dilansir dari riauonline.co.id.

Menurut dia, Aliansi Emak-Emak heran mengapa anggota dewan sampai tidak bisa mengawasi anggaran tersebut. Padahal, salah seorang Wakil Ketua DPRD Pekanbaru yang merupakan menantu dari Wali Kota Pekanbaru Firdaus yakni Ginda Burnama ikut dalam acara seremonial pembagian sembako yang diperuntukkan bagi 15.625 KK di Pekanbaru.

Vivi bahkan mengulangi pernyataan salah seorang anggota DPRD saat menyambut kedatangan mereka di gedung DPRD Pekanbaru, yang saat itu sang anggota dewan tersebut menuding pemerintah sudah melakukan pembohongan publik.

Statement-nya yang keras ternyata hanya untuk kami, bahkan untuk memanggil wali kota saja sampai PSBB sudah berakhir, mereka belum ada,” ujarnya.

SIMAK:

* Ironis, Protokol Kesehatan di Gedung DPRD Kota Pekanbaru Masih Longgar

* Ditreskrimsus Polda Riau Mulai Selidiki Dugaan Pembengkakan Anggaran Publikasi DPRD Kota Pekanbaru Rp21,5 Miliar

Vivi sendiri secara pribadi, kerap dihubungi oleh sejumlah janda miskin di Pekanbaru yang mengeluh tidak punya beras lagi untuk dimasak, namun sampai hari ini dia belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

”Kalau tidak bisa memperjuangkan hak rakyat, tidak usah jadi wakil rakyat. Jadi rakyat biasa saja seperti kami,” ucapnya kesal. Sementara itu, emak-emak lainnya, Fawny Razak mengatakan hal yang sama, menurutnya emak-emak sangat care kalau setiap kebijakan sudah menggangu periuk nasi mereka. Itulah kenapa pihaknya selalu menyuarakan aspirasi yang berkaitan dengan dapur mereka, termasuk kebijakan PSBB yang sangat merugikan mereka.

”Kami tentu mau minta solusi kepada DPRD, karena mereka tempat kami mengadu, kami punya wakil dalam pembuatan keputusan dengan harapan DPRD bisa menjadi corong kami untuk mempengaruhi kebijakan PSBB,” ujarnya.

”Kami ini murni bicara kepentingan rakyat, kami tidak ada kepentingan politik, kami hanya kepentingan dapur. Sampai kapan masyarakat bisa bertahan? akan sampai kapan kami sanggup menahan lapar terus? Ini malah mau ads PSBB jilid II,” sambung Fawny Razak.

Tapi sayangnya, kedatangan mereka di DPRD hanya mendapatkan jawaban normatif saja, dan tidak ada solusi apa pun dari DPRD karena DPRD sendiri juga tidak tahu apa-apa dengan anggaran Rp115 miliar.

”DPRD kan ada hak interpelasi, tapi anggota dewan kita malah cari aman, kami cuma dikasih kata-kata manis, ’aspirasi ibu diterima, nanti kami sampaikan’. kalau hanya gitu saya pun bisa jadi anggota dewan. Terima aduan dan dapat gaji besar," jelasnya.

”Kami ini butuh tindakan nyata mereka, jangan takut sama wali kota, ada ribuan rakyat yang mendukung mereka. Kalau begini wajar saja kami menyebut DPRD seperti berselingkuh, di depan kami seolah bekerja, tapi di belakang kami entah apa yang dilakukan dengan wali kota,” tukas alumni sarjana ilmu politik itu. ***

Editor:
Akham Sophian

       
        Loading...    
           
Kategori : Pekanbaru, Politik
Loading...
www www