Wabup Siak Bilang Berhenti Merokok Dapat Menurunkan Angka Kemiskinan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com  - Wakil Bupati Alfedri bersama Kepala Bappeda Kabupaten Siak Yan Prana Jaya, hadiri acara rapat Tim Koordinasi Panggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau tahun 2017, di Grand Central Hotel Pekanbaru, Kamis (27/7/2017). Dalam rakor ini, juga dihadiri sejumlah pimpinan daerah selaku TKPK, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Riau dan Narasumber Aris Tasrif dari tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Jeni Baje dan Jani Bhakti dari TKPK Provinsi Riau.

Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Siak mengatakan bahwa berhenti merokok dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

“Berhenti merokok, merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan, kenapa?. Karena duit yang di belikan untuk rokok itu dapat di ganti dengan membeli kebutuhan pokok, dan duit untuk membeli kebutuhan pokok bisa kita tabung,” ujar Alfedri.

Terkait mengurangi angka kemiskinan tersebut, wabup mengatakan, ada beberapa program Pemkab Siak yang telah di laksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Diantaranya, bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, seperti subsidi beras miskin, sembako murah dua kali dalam setahun, pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180 unit per tahun, beasiswa keluarga miskin, bantuan peralatan sekolah keluarga miskin, bantuan sosial bagi fakir miskin dan penyandang cacat, bantuan untuk rumah tangga miskin lansia terlantar sebesar Rp200 ribu per bulan serta bantuan sosial kepada yatim piatu.

Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmat Rahim saat membuka Rakor menjelaskan, sampai saat ini jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis Kemiskinan) di Riau terhitung di bulan Maret 2017 sebesar 514,62 ribu jiwa (7,78 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret  2016 lalu berjumlah 515,40 ribu jiwa (7,98 persen), jadi penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 0,78 ribu jiwa.

"Belum menurunnya angka kemiskinan di Riau karena masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Oleh karena itu kita berharap dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2009-2013, dan tahun 2014-2019, ada perubahan," ucap Rahmat Rahim.

Selanjutnya, Aris Tasrif perwakilan TNP2K Pusat sekaligus menjadi narasumber mengatakan, pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah lama, yakni sejak tahun 1998 sampai saat ini. Secara umum hal itu mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011.

“Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulannya di bawah Garis Kemiskinan di lndonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk),” ujarnya. ***