PotretNews.com Rabu 19 Desember 2018
Home > Berita > Riau

Polda Riau Nilai Gugatan Praperadilan SP3 15 Perusahaan Terduga Pembakar Hutan oleh Tim Advokasi Salah Alamat

Polda Riau Nilai Gugatan Praperadilan SP3 15 Perusahaan Terduga Pembakar Hutan oleh Tim Advokasi Salah Alamat

Suasana sidang gugatan Praperadilan SP3 15 Perusahaan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa siang. (foto: goriau.com)

Selasa, 01 November 2016 17:20 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, Selasa (1/11/2016) siang, menggelar sidang lanjutan terkait gugatan praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang mengalami kebakaran lahan, 2015 silam.Pada sidang kali ini, Polda Riau yang diwakili empat orang perwiranya dari bidang hukum mementahkan gugatan yang diajukan pemohon bernama Ferry Sapma, dengan 10 orang pengacara dalam Tim Advokasi Melawan SP3.

BERITA TERKAIT:

. Polda Riau Menangkan Gugatan Praperadilan SP3 15 Perusahaan Terduga Pembakar Hutan, Pemohon Dibebankan Bayar Ongkos Perkara 5 Ribu Perak

Dalam jawaban setebal 14 halaman itu, Polda Riau menilai bahwa pemohon tidak memiliki urusan dengan perkara SP3, karena pemohon bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan dari perkara a quo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

Berikutnya, sebagaimana dikutip potretnews.com dari GoRiau.com, Polda Riau menilai kalau permohonan oleh pemohon sudah salah alamat, karena yang mengeluarkan SP3 bukan hanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, melainkan juga Polres Rohil, Polres Dumai dan Polres Pelalawan.

"Seharusnya termohon adalah polres yang mengeluarkan objek perkara. Karena secara yuridis formal yang bertanggung jawab adalah Polres tersebut," kata Kabid Hukum Polda Riau Denny Siahaan membacakan jawaban atas permohonan penggugat.

Disinggung terkait salah satu kejanggalan yang disampaikan pemohon dengan tidak adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, ia menilai hal itu bukanlah keharusan.

"Tidak ada keharusan SPDP diserahkan kepada Jaksa Penuntut. Karena (saat itu, red) belum ditemukan dua alat bukti sah. Kita belum bisa tetapkan sebagai tersangka," ucapnya usai sidang digelar, Selasa siang.

Sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Sorta Ria ini merupakan sidang kedua, setelah pada Senin (31/10/2016) kemarin, pemohon Ferry bersama 10 pengacara dalam Tim Advokasi Melawan SP3 membacakan permohonan.

Atas jawaban ini, Hakim Sorta pun menunda sidang, yang rencananya akan dilanjutkan Rabu (2/11/2016) besok, dengan agenda mendengarkan replik dari pemohon, atas jawaban pemohon. ***

Editor:
Wawan Setiawan

wwwwww