PotretNews.com Minggu 21 Juli 2019

PWI Jateng Tuntut Komposisi Dewan Pers Diubah Proporsional Berdasarkan Fakta Jumlah Anggota

PWI Jateng Tuntut Komposisi Dewan Pers Diubah Proporsional Berdasarkan Fakta Jumlah Anggota

Ilustrasi.

Kamis, 19 April 2018 03:16 WIB
SEMARANG, POTRETNEWS.com - Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah menuding Dewan Pers bertindak ceroboh karena mengagendakan pembahasan perubahan tanggal dan bulan peringatan Hari Pers Nasional (HPN).Atas dasar itu, PWI Jateng menganggap perlu penyegaran kepemimpinan sekaligus perubahan komposisi Dewan Pers sesuai proporsi jumlah anggota organisasi konstituennya.

Menurut PWI Jateng, seperti berita yang dilansir potretnews.com dari laman solopos.com, agenda rapat Dewan Pers di Jakarta, Rabu (18/4/2018), mengkhianati sejarah kelahiran organisasi pers di Indonesia.

”Siapa pun yang terlibat dalam gerakan tersebut telah menunjukkan iktikad buruk yang harus dilawan oleh seluruh kekuatan pers nasional," seru Ketua Amir Machmud N.S. dalam pernyataan sikap PWI Jateng yang ditandatanganinya bersama sekretaris, Isdiyanto Isman.

Ads
Pernyataan tertulis itu disampaikan PWI Jateng sebagai tanggapan atas keputusan Dewan Pers yang mengagendakan rapat perubahan tanggal dan bulan peringatan Hari Pers Nasional. Diingatkan PWI Jateng bahwa peristiwa kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 patut dilestarikan sebagai sejarah lahirnya pers nasional di tengah bara heroisme dalam kancah melawan penjajahan dari bumi Indonesia.

Itulah sebabnya, PWI Jateng tegas menolak gagasan Dewan Pers mengubah tanggal dan bulan peringatan Hari Pers Nasional. ”Pemikiran dan langkah Dewan Pers kami nilai sebagai tindakan makar terhadap sejarah, yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antarwartawan dan organisasi kewartawanan,” lanjut Amir Machmud NS dan Isdiyanto Isman mewakili PWI Jateng.

Upaya Dewan Pers mengubah tanggal dan bulan peringatan HPN dari 9 Februari sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 5/1985 tanggal 23 Januari 1985 menjadi 23 September dinilai PWI Jateng tak didasari argumentasi kuat. Karena itulah, PWI Jateng mengingatkan Dewan Pers untuk belajar sejarah tentang kelahiran pers nasional sehingga tidak bertindak ceroboh.

Atas pertimbangan itu, PWI Jateng juga menuntut Pengurus Pusat PWI menolak gagasan yang dibahas dalam rapat Dewan Pers tersebut karena berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan pers nasional.

Lebih lanjut, PWI Jateng juga mendesak PWI pusat, seluruh pengurus PWI provinsi di Indonesia, dan masyarakat pers untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap Yoseph Adi Prasetyo yang kini memimpin Dewan Pers.

Mengingat Yoseph Adi Prasetyo selaku pemimpin Dewan Pers dianggap bertindak ceroboh, maka PWI Jateng mengagas ditempuhnya langkah-langkah penyegaran kepemimpinan di Dewan Pers. Dalam penyegaran kepemimpinan di Dewan Pers itu, PWi Jateng juga menuntut PWI pusat untuk memperjuangkan proporsi keterwakilan organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers berdasarkan fakta jumlah anggota. ***

Editor:
Akham Sophian

Kategori : Nusantara
wwwwww