SIAK,POTRETNEWS.com  - Ribuan masyarakat memadati lapangan di depan Panggung Siak Bermadah. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan penampilan Band Rebvblik, Selasa (28/11/2017) malam.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Jawalter Situmorang SPd MPd cuek saat dikonfirmasi seputar mekanisme penetapan media massa yang ”digandeng” untuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kegiatan publikasi tahun 2017.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Anggota DPRD Riau, Abdul Wahid menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan undang-undang Pilkada, Selasa (28/11/2017), yang diajukan Wahid, terkait anggota DPRD tak harus mundur jika maju Pilkada.

SIAK,POTRETNEWS.com  - Sebanyak empat Kampung terendam banjir di Kecamatan Sungaiapit, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (28/11/2017) pagi tadi.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Majelis kasasi memutuskan 6 tahun penjara untuk eks Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Politikus Golkar itu berencana akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menggelar sidang korupsi dana desa dengan terdakwa Jumadi. Dalam sidang ini, terdakwa seorang kepala desa (Kades) asal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau dituntut 5 tahun penjara.

SIAK, POTRETNEWS.com  - Diagendakan, selain dibuka Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, perhelatan iven Tour de Siak (TdS) akan dimeriahkan juga oleh grup band papan atas negeri ini, yakni Repvblik.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Polresta Pekanbaru membekuk empat tersangka pembunuhan sopir online Go-Car berinisial FH, MP, LB dan V. Sedangkan dua pelaku lain yang identitasnya dirahasiakan masih buron dan masih diburu petugas.

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang ( UU Pilkada).