Melihat Jejak Gurita Sinarmas dan Sukanto Tanoto dalam Laporan Karhutla

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menyeret sejumlah perusahaan besar di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan karena terindikasi sebagai biang kerok.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah resmi melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi ke polda setempat.

Laporan tersebut turut menyoroti perusahaan yang terafiliasi dengan sejumlah kelompok usaha besar, di antaranya Sinarmas Group, Golden Agri-Resources (GAR), Musim Mas Group, Genting Plantations Group, hingga kelompok usaha Sukanto Tanoto.

BERITA TERKAIT:

* Ekonom Desak Polisi dan Kejaksaan Segera Periksa Perusahaan Afiliasi Sinarmas Group yang Terseret Dugaan Karhutla

* Polisi Diminta Tindak Lanjuti Laporan Walhi terhadap Perusahaan Afiliasi Sinarmas Group dan Korporasi Lain Terkait Karhutla

* Mayoritas Terafiliasi Sinarmas Group, Walhi Laporkan 8 Perusahaan Terduga Biang Kerok Karhutla ke Polda

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai seperti dilansir potretnews.com dari monitorindonesia.com, mengatakan laporan itu disusun berdasarkan hasil analisis dan identifikasi wilayah konsesi yang terindikasi terbakar.

Walhi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap tiga perusahaan sebagai sampel dan menemukan area konsesi yang mengalami kebakaran.

”Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya delapan perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya," kata Janang dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Delapan Perusahaan

Enam dari delapan perusahaan yang dilaporkan merupakan pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan-perusahaan itu adalah; PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia yang tergabung dalam Genting Plantations Group; PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group; PT Tapian Nadenggan yang terafiliasi dengan Sinarmas Group melalui Golden Agri-Resources (GAR); serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang terafiliasi dengan Musim Mas Group.

Sementara itu, dua perusahaan lainnya bergerak di sektor kehutanan dengan mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Keduanya adalah PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group yang terafiliasi dengan RGE milik Sukanto Tanoto, serta PT Baratama Putra Perkasa yang dikaitkan dengan Asia Pulp & Paper (APP), bagian dari Sinarmas Group.

Dengan demikian, dua perusahaan yang dikaitkan dengan Sinarmas Group, yakni PT Tapian Nadenggan dan PT Baratama Putra Perkasa, turut masuk dalam daftar perusahaan yang dilaporkan Walhi.

Adapun PT Industrial Forest Plantation menjadi salah satu perusahaan yang disorot karena keterkaitannya dengan RGE Group milik Sukanto Tanoto.

Meski demikian, laporan Walhi tersebut masih berupa dugaan berdasarkan indikasi kebakaran di wilayah konsesi. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan delapan perusahaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana karhutla.

Desakan Hukum Analisis Hukum

Walhi mendesak Polda Kalteng segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui penyelidikan menyeluruh. Aparat diminta memeriksa kondisi lahan, mengidentifikasi penyebab kebakaran, serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana.

Janang menegaskan penegakan hukum karhutla harus berlaku terhadap seluruh pihak, termasuk perusahaan yang menguasai konsesi dalam skala luas.

Menurutnya, perusahaan tidak boleh luput dari pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran lingkungan di wilayah konsesinya.

Laporan Lama

Selain delapan perusahaan yang baru dilaporkan, Walhi juga menyoroti perkembangan laporan dugaan karhutla yang disampaikan bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pada 2023.

Saat itu, empat perusahaan dilaporkan karena wilayah konsesinya terindikasi terbakar. Namun, menurut Janang, hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang dilaporkan juga masih beroperasi.

”Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya," ujarnya.

Walhi turut meminta keterbukaan aparat dalam mengungkap penanganan perkara karhutla yang ditangani Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng.

Janang menilai pengumuman penanganan perkara yang hanya mencantumkan inisial perusahaan menyulitkan masyarakat mengetahui korporasi yang sedang diperiksa dan perkembangan penyidikannya.

”Bahkan setahu kami baru dua yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?" kata Janang.

Pemilik Manfaat

Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, Agung Sesa, mengatakan laporan terhadap delapan perusahaan tersebut harus ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional.

Ia meminta aparat tidak memberikan perlindungan kepada korporasi apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti pelanggaran hukum.

”Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah," tandas Agung.
Di tingkat nasional, Walhi juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla.

Penegakan hukum, menurut Walhi, tidak cukup hanya menyasar perusahaan operasional di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak yang mengendalikan keputusan korporasi dan memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan.

Desakan tersebut muncul setelah Kementerian Hukum menyatakan telah menyerahkan data BO perusahaan yang dicurigai terlibat dalam karhutla kepada aparat penegak hukum.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WaIhi, Umi Ma'rufah, mengatakan penyerahan data tersebut harus dikawal agar proses hukum dapat menjangkau pihak yang menjadi penerima manfaat terbesar dari aktivitas korporasi.

”Jika data BO benar sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum, langkah ini perlu dikawal agar sanksi menyasar penerima manfaat terbesar dari aktivitas korporasi, bukan hanya perusahaan di lapangan," ujar Umi, Ahad (25/10/2026).

Umi juga menyoroti kemungkinan penggunaan struktur bisnis lintas negara dan yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan tinggi, seperti British Virgin Islands (BVI) dan Samoa, yang dapat mempersulit penelusuran pemilik manfaat akhir.

Jejak Korporasi

Dalam laporan riset periode Januari-Agustus 2026 berjudul Siapa di Balik Api?, Walhi memetakan konsentrasi titik panas di jaringan konsesi perkebunan sawit dan kehutanan yang menurut hasil risetnya dikendalikan sejumlah kelompok usaha besar asal Singapura dan Malaysia.

Sinarmas Group atau Asia Pulp & Paper (APP), misalnya, disebut memiliki sedikitnya 26 entitas konsesi di Indonesia, termasuk PT Bumi Mekar Hijau di Sumatra Selatan.

Walhi mengidentifikasi Keluarga Widjaja sebagai pengendali akhir kelompok usaha tersebut.

Selain Sinarmas, Walhi menyoroti Wilmar International Group yang disebut mengendalikan 21 entitas perkebunan sawit yang terindikasi terkait karhutla serta proyek strategis nasional (PSN) di Papua.

Dalam pemetaan tersebut, nama Kuok Khoon Hong, Tan Keng Liam, dan Martua Sitorus tercatat sebagai pemilik manfaat.

Walhi juga mencatat First Resources Limited yang dikaitkan dengan sejumlah konsesi, antara lain PT Kayung Agro Lestari dan PT Panca Surya Agrindo, serta proyek Energy Estate Papua melalui PT Global Papua Abadi. Kelompok usaha tersebut disebut berada di bawah kendali Keluarga Fangiono.

Sementara itu, RGE Group atau APRIL dikaitkan dengan konsesi kehutanan, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di bawah kendali Sukanto Tanoto.

Musim Mas Group disebut mengendalikan PT Globalindo Alam Perkasa. Adapun Salim Group dikaitkan dengan sejumlah entitas perkebunan sawit, termasuk PT Kebun Ganda Prima 2.

Dari Malaysia, Walhi menyoroti Sime Darby atau SD Guthrie yang disebut menguasai sembilan entitas konsesi sawit melalui perusahaan milik negara Malaysia yang terkait dengan Permodalan Nasional Berhad (PNB).

Genting Group disebut menguasai delapan entitas perkebunan sawit, sedangkan BHD Group dan Lion Group dikaitkan dengan sejumlah entitas perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

Walhi meminta aparat menelusuri rantai kendali korporasi tersebut dan memeriksa perusahaan induk apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pengambilan keputusan operasional yang berkaitan dengan karhutla.

”Penegakan hukum perlu menjangkau pengendali sesungguhnya, tidak berhenti pada entitas anak usaha di Indonesia," ujar Umi, tegas.

Dampak Kesehatan

Besarnya dampak karhutla di Kalimantan Tengah tercermin dari data kesehatan dan luas lahan terbakar.

BPBD Kalteng mencatat sedikitnya 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA akibat karhutla secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota hingga 2 November 2026.

Walhi Kalteng memperkirakan luas lahan terbakar di provinsi tersebut mencapai sedikitnya 81.587 hektare sepanjang Januari-September 2026. Pada periode Januari-Oktober 2026, sebanyak 205.926 titik panas terdeteksi.

Data tersebut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lahan dan vegetasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.

Walhi menegaskan penegakan hukum harus disertai pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak.

”Pemulihan lingkungan juga harus dibuktikan, tidak berhenti pada pengenaan denda, tetapi berupa perubahan nyata di lapangan yang memperbaiki ekosistem dan lingkungan. Selain itu, hak masyarakat terdampak harus dipenuhi dan dipulihkan," kata Umi.

Data Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah telah menyerahkan data beneficial ownership perusahaan yang dicurigai terlibat dalam karhutla kepada aparat penegak hukum.

Ia menyebut penyerahan data tersebut dilakukan di tengah perhatian Presiden terhadap penanganan bencana karhutla.

”Permintaan aparat hukum kepada saya untuk membuka beneficial ownership atau BO perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan semua sudah saya berikan," ujar Supratman dalam dialog publik yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenkum, Jumat (23/10/2026).

Supratman menambahkan, dugaan keterlibatan individu maupun unsur kesengajaan korporasi dalam pembakaran lahan selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Kini, laporan delapan perusahaan di Kalimantan Tengah menjadi bagian dari penanganan dugaan karhutla yang menuntut penyelidikan berbasis bukti.

Pemeriksaan terhadap konsesi, penelusuran penyebab kebakaran, hingga identifikasi pihak yang bertanggung jawab menjadi tahapan penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.***