PALANGKARAYA, POTRETNEWS.com — Aparat penegak hukum (APH) didesak segera memeriksa seluruh korporasi yang terindikasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanpa memandang besar kecilnya perusahaan maupun siapa pemiliknya.
Karena, banyak perusahaan terafiliasi grup bisnis besar yang dilaporkan Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk anak usaha Sinarmas Group yang dikendalikan Franky Oesman Widjaja. Nama Sinarmas Group acap kali dikaitkan dekat dengan rezim sebelumnya.
Pakar hukum, Yenti Garnasih berpendapat, penegakan hukum terhadap kasus karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh ada perusahaan yang luput dari pemeriksaan hanya karena memiliki nama besar atau berada di bawah kelompok usaha tertentu.”Berharap siapa pun atau korporasi milik siapa pun kalau terafiliasi perusahaan yang sedang diperiksa terkait karhutla harus diperiksa,” kata Yenti, Rabu (11/11/2026), dilansir
potretnews.com dari
inilah.com.Ia menegaskan, prinsip tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Sinarmas. Namun, pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan perusahaan yang sedang diselidiki.
”Termasuk Sinarmas kalau memang ada bukti terafiliasi,” ujarnya.Yenti mendorong agar aparat segera menindaklanjuti laporan dugaan karhutla yang telah diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng. Lambannya penanganan perkara dapat memperbesar dampak kebakaran yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan manusia.”Semua yang harus diperiksa, harus segera dilakukan karena kejahatan karhutla sangat menimbulkan kerugian bukan saja lingkungan hidup, tapi juga sudah menimbulkan gangguan kesehatan bahkan banyak relawan dan petugas yang sampai meninggal,” tegasnya.Ia mengingatkan, penegakan hukum yang tidak konsisten juga dapat berdampak pada reputasi Indonesia di mata internasional. Apalagi, persoalan karhutla kerap menjadi perhatian dunia karena berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kualitas udara, dan tanggung jawab korporasi.”Selain itu tentu kita akan jadi sorotan dunia kalau tidak menegakkan hukum dengan baik, tidak memihak, tidak tebang pilih,” lanjut Yenti.
Terkait Sinarmas, Musim Mas hingga Sukanto TanotoSebelumnya, Walhi Kalteng melaporkan delapan entitas perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit dan kehutanan ke Polda Kalteng. Pelaporan dilakukan setelah organisasi lingkungan itu mengidentifikasi sejumlah konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran.Kedelapan perusahaan itu, sebanyak 6 perusahaan bergerak di sektor perkebunan sawit. Yakni, PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia yang terafiliasi Genting Plantations Group (Malaysia); PT Arjuna Utama Sawit terafiliasi First Borneo Group (Alexander Thaslim); PT Tapian Nadenggan dari Sinarmas Group-Golden Agri-Resources/GAR; serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa terafiliasi Musim Mas Group (Bachtiar Karim).Sementara itu, dua perusahaan lainnya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group (RGE/Sukanto Tanoto) dan PT Baratama Putra Perkasa (Sinarmas Forestry).Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai menyebut, laporan tersebut disusun berdasarkan analisis dan identifikasi terhadap konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran.Walhi juga mengaku telah melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga perusahaan sebagai sampel dan menemukan adanya kebakaran di area konsesi yang didatangi.”Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalteng, khususnya Polda Kalteng. Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya,” kata Janang, Senin (9/11/2026).Janang berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti agar kasus karhutla tidak terus berulang dengan dugaan aktor-aktor korporasi yang sama. Ia juga menyoroti laporan serupa yang pernah diajukan Walhi bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pada 2023 terhadap empat perusahaan, tetapi hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas.***
