PALANGKARAYA, POTRETNEWS.com — Korporasi besar yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Menurut Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng salah satu yang perlu mendapat atensi adalah perusahaan perkebunan sawit dan kehutanan yang terafiliasi dengan Sinarmas Group yang dikendalikan taipan Franky Oesman Widjaja.
Ia menilai, dugaan karhutla yang berulang setiap tahun tidak boleh terus berujung pada penindakan terhadap pelaku-pelaku kelas teri. Sementara perusahaan besar yang terseret pusaran karhutla, belum satu pun yang diproses hukum.”Jadi pertama ya, kalau kita lihat riwayat dari pembakaran hutan untuk perluasan sawit, untuk perluasan perkebunan ini, itu sebetulnya sudah terulang sudah lama ya. Intinya sudah seringlah,” kata Salamuddin, Rabu (11/11/2026), dilansir
potretnews.com dari
inilah.com.Ia berpendapat, kasus karhutla kali ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan keseriusannya menindak korporasi besar. Sebab, selama ini, menurut Salamuddin, penindakan justru lebih sering menyasar pihak-pihak kecil.
”Nah, kalau saya lihat dari riwayat atau sejarahnya itu, ini kan sebetulnya untuk pertama kali perusahaan-perusahaan raksasa yang tertuduh ini, sekarang ini pemerintah bahkan secara terbuka mengatakan kan bahwa perusahaan-perusahaan kotor, termasuk Presiden Prabowo juga mengancam mereka kan,” ujarnya.
Pertemuan di Singapura Jadi SorotanSalamuddin juga menyoroti pemanggilan sejumlah petinggi perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan industri sawit dan kehutanan Indonesia oleh otoritas Singapura. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum di dalam negeri.”Nah, kemarin indikasi paling kuat itu adalah dengan bertemunya mereka di Singapura itu, perusahaan-perusahaan raksasa, ya. Bertemu di sana, kan? Dipanggil oleh Singapura karena terkait dengan mereka, perusahaan-perusahaan yang mereka biayai, yang Singapura miliki saham-sahamnya, dan mereka itu ada di balik satu peristiwa pembakaran hutan ini,” tuturnya.Menurut Salamuddin, pemerintah Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pernyataan tegas terhadap korporasi yang diduga terlibat. Ia meminta kepolisian dan kejaksaan segera menindaklanjuti berbagai indikasi melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan.
”Jadi ya, sebetulnya tinggal satu langkah lagi pemerintah segera melakukan pemeriksaan. Penanganan dalam hal ini penegak hukum ya, kepolisian dan kejaksaan. Tinggal itu aja,” katanya.Ia bahkan mendorong aparat bergerak lebih cepat untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak membedakan perusahaan berdasarkan skala usaha maupun kekuatan modalnya.”Iya, karena kan Presiden (Prabowo Subianto) enggak ada masalah, tancap semua, enggak ada pandang bulu, kan? Pemerintah enggak ada pandang bulu. Tinggal aparat penegak hukumnya lebih cepat, lebih baik, kan gitu. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ke dunia bahwa kita bisa nih menangkap orang-orang ini,” tandas Salamuddin.
8 Perusahaan Terduga Karhutla Dilaporkan WalhiDesakan tersebut muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit dan kehutanan ke Polda Kalimantan Tengah.Salah satu perusahaan yang tercantum dalam laporan itu adalah PT Tapian Nadenggan, yang terafiliasi dengan Sinarmas Group/Golden Agri-Resources (GAR).Sedangkan 8 perusahaan lainnya, terdiri dari 6 perusahaan perkebunan sawit, yakni; PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia dari Genting Plantations Group (Malaysia), PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group (Alexander Thaslim), PT Tapian Nadenggan dari Sinar Mas Group/GAR, serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa dari Musim Mas Group (Bachtiar Karim).Dua perusahaan lainnya adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, yakni PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group (RGE/Sukanto Tanoto) dan PT Baratama Putra Perkasa (Sinarmas Forestry).Walhi menyatakan laporan itu didasarkan pada analisis dan identifikasi konsesi yang terindikasi mengalami kebakaran, disertai verifikasi lapangan terhadap tiga perusahaan sebagai sampel.Di sisi lain, lima perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Sinarmas melalui jaringan Asia Pulp & Paper (APP) sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi BEI terkait pemanggilan petinggi perusahaan oleh otoritas Singapura.Salah satunya, manajemen PT OKI Pulp & Paper Mills menyatakan perseroan dan entitas anaknya bukan subjek pembahasan, permintaan informasi, pemanggilan, maupun penelusuran fakta oleh Pemerintah Singapura terkait peristiwa karhutla.”Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia pada Perseroan, Perseroan dan entitas anak Perseroan tidak menjadi subjek pembahasan, permintaan informasi, pemanggilan maupun penelusuran fakta yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut,” tulis manajemen OPPM dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/11/2026).Salamuddin menilai, keberadaan aset dan kegiatan usaha perusahaan di Indonesia, seharusnya membuat aparat tidak kesulitan menindaklanjuti dugaan karhutla. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemeriksaan, penangkapan, dan tindakan hukum lainnya harus dilakukan berdasarkan pembuktian.”Dan enggak ada alasan juga mereka enggak akan bisa kabur, wong investasinya dan uangnya ada di Indonesia, asetnya ada di Indonesia. Walaupun uangnya ditaruh di Singapura, tapi kan harta bendanya semua, kebun-kebunnya, tanah-tanahnya kan ada di Indonesia, bank-banknya ada di Indonesia. Tinggal ditangkap aja, kan. Kalau memang mereka sudah terbukti,” pungkasnya.***
