Menko Polkam: Tidak Boleh Ada Pihak yang Kebal Hukum dan Dapat Perlakuan Istimewa Terkait Karhutla

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman melaporkan progress penegakan hukum terkait masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," kata Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, melaporkan 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi 33.514,01 hektare.

Kementerian Kehutanan telah mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, juga terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.

”Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat," papar Dudung dilansir RM.id.

"Sekali lagi, saya menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara, dengan kewajiban yang harus dipenuhi," tegasnya.

Dudung menekankan, apabila terbukti adanya pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum. Termasuk pembekuan, pencabutan, atau tidak dapat memperpanjang izin.

”Untuk itu, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan," beber Dudung.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun," pungkasnya.***