Mayoritas Terafiliasi Sinarmas Group, Walhi Laporkan 8 Perusahaan Terduga Biang Kerok Karhutla ke Polda

PALANGKARAYA, POTRETNEWS.com — Sebanyak delapan perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit dan kehutanan dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) ke polda setempat. Kedelapan korporasi tersebut diduga memiliki area konsesi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk PT Tapian Nadenggan yang terafiliasi dengan Sinarmas Group melalui Golden Agri-Resources (GAR).

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan, pelaporan tersebut merupakan upaya mendorong penegakan hukum karhutla yang tidak tebang pilih.

Perusahaan yang dilaporkan bukan dipilih secara acak, melainkan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terhadap sejumlah konsesi yang terindikasi mengalami kebakaran.

Dilansir potretnews.com dari inilah.com, Walhi mengaku tidak hanya mengandalkan analisis data. Sebelum membuat laporan, organisasi lingkungan tersebut juga melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga perusahaan sebagai sampel. Hasil pemantauan menunjukkan ketiga area konsesi yang didatangi memang mengalami kebakaran.

”Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalteng, khususnya Polda Kalteng. Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya,” kata Janang, dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/11/2026).

Enam Perusahaan Sawit, Dua Pemegang Konsesi Hutan

Dari delapan perusahaan yang dilaporkan, enam di antaranya bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Mereka adalah PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia yang tergabung dalam Genting Plantations Group (Malaysia); PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group; PT Tapian Nadenggan yang terafiliasi Sinarmas Group/GAR (Golden Agri Resources); serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang terafiliasi Musimas Group.

Sementara itu, dua perusahaan lainnya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group (RGE/Sukanto Tanoto) dan PT Baratama Putra Perkasa (Asia Pulp &Paper / APP, Sinarmas Group).

Seluruh perusahaan tersebut dilaporkan karena konsesinya terindikasi mengalami kebakaran, bukan karena telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana karhutla.

Janang mendesak Polda Kalteng segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ia mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil, sementara dugaan keterlibatan korporasi besar tidak ditangani secara jelas.

Laporan Lama belum Jelas, Walhi Soroti Transparansi Polisi

Janang juga menyinggung laporan serupa yang pernah disampaikan Walhi Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pada 2023. Saat itu, mereka melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar. Namun, menurut Janang, hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dan perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi.

”Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya,” ujarnya.

Ia turut mempertanyakan transparansi penanganan kasus karhutla oleh Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengumumkan penanganan perkara yang melibatkan korporasi, tetapi informasi yang disampaikan kepada publik masih sebatas inisial perusahaan.

”Bahkan setahu kami baru dua yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?”

Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, Agung Sesa, menilai, laporan terbaru tersebut menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen dalam menangani dugaan kejahatan lingkungan. Ia mengingatkan agar proses hukum tidak memberikan ruang bagi impunitas korporasi besar.

”Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” kata Agung.

Karhutla Kalteng Picu Ratusan Ribu Kasus ISPA

Urgensi penanganan karhutla di Kalteng juga terlihat dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Data BPBD Kalteng mencatat sedikitnya 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA akibat karhutla secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota hingga 2 November 2026.

Berdasarkan analisis Walhi Kalteng, luas area terbakar di provinsi tersebut mencapai sedikitnya 81.587 hektare sepanjang Januari-September 2026. Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas terdeteksi pada periode Januari-Oktober 2026.***