PotretNews.com Selasa 22 Januari 2019
Home > Berita > Riau

Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi dan CEO GoRiau.com Didaulat Jadi Pembicara Workshop Jurnalistik Digital yang Diinisiasi potretnews.com

Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi dan CEO <i>GoRiau.com</i> Didaulat Jadi Pembicara Workshop Jurnalistik Digital yang Diinisiasi <i>potretnews.com</i>

Backdrop Workshop Digital Jurnalistik yang diinisiasi Koran Online potretnews.com.

Sabtu, 03 Desember 2016 14:51 WIB
Ishar D
PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Jika tak ada aral melintang, Sabtu (3/12/2016) malam nanti, Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi SH MBA MM dan Pendiri sekaligus CEO Surat kabar Online GoRiau.com (media siber nomor satu di luar Jawa) Hermanton Ansam SSi akan berbagi pengalaman dan kisah sukses dengan peserta Workshop Digital Jurnalistik di Pekanbaru.BERITA TERKAIT:

. Ketika Wina Armada Lebih Populer dari Kakek dan Sang Ayah yang Semuanya adalah Wartawan

. Kisah Hermanto Ansam Mendirikan GoRiau.com hingga Menjadi Media Siber Nomor Satu di Luar Jakarta

Acara yang diinisiasi Koran Online potretnews.com digelar dalam upaya peningkatan kualitas wartawan serta menularkan minat jurnalistik di kalangan mahasiswa. Tidak hanya itu, penyelenggara juga mengundang sejumlah humas pemerintah dan swasta, sekadar berbagi informasi terkini tentang pers terutama soal peraturan.

Ketua Panitia Pelaksana Muhamad Maulana menyebut workshop yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru itu mengusung tema Strategi Memperkokoh Profesionalitas Wartawan sebagai Jurus Hadapi MEA, dengan peserta paling banyak 50 orang. Menurut dia, seharusnya acara ini digelar pada Sabtu, (19/11/2016). Namun, karena agenda kedua pembicara masih sangat padat, maka diundur menjadi 3-4 Desember 2016.

BACA JUGA:

. Mulai Februari 2017, Hanya Media Massa Terverifikasi Dewan Pers yang Boleh Meliput

. Hendry Bangun Sebut Perusahaan Media Tak Wajib Bergabung di Organisasi Perusahaan Pers, ”Yang Wajib Itu Lolos Verifikasi Dewan Pers”

Sekadar diketahui, keinginan menyelenggarakan workshop juga didasari pemikiran sejumlah kekhawatiran seiring diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2016. Kecemasan itu di antaranya, mulai dari ketidaksiapan tenaga kerja Indonesia dalam bersaing dengan negara tetangga, hingga membuat Indonesia jadi sekadar pasar bagi produk-produk asing.

Kegelisahan juga muncul dalam industri media. Dengan bisnis media yang begitu strategis, media-media di Indonesia (dan otomatis juga para wartawan) dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan media-media asing yang memiliki modal besar. Hal ini ditandai dengan kecenderungan media-media asing yang masuk ke Indonesia.

Sementara, pada saat yang bersamaan, kebebasan pers di Asia Tenggara bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data yang dikeluarkan Reporters Without Borders seperti dikutip dari laman https://rsf.org/ranking#!/index-details per 5 Oktober 2016, peringkat indeks kebebasan pers negara-negara ASEAN paling tinggi adalah Kamboja (128 dengan nilai 40,70, sebelumnya peringkat 139), menyusul selanjutnya Indonesia (130 dengan nilai 41,72, sebelumnya peringkat 138), Thailand (136 dengan nilai 44,53, sebelumnya peringkat 134), Filipina (138 dengan nilai 44,66, sebelumnya peringkat 141), dan Brunei Darussalam (155 dengan nilai 53,85, sebelumnya 121). Timor Leste yang sedang dalam proses bergabung dengan ASEAN, mendapat peringkat yang jauh lebih baik yaitu 99 dengan nilai 32,02 (sebelumnya peringkat 103).

Meski karena berbagai faktor peringkat kebebasan pers di Indonesia berada pada klasemen bawah, toh hal itu tak mengurangi ”minat” warga negara ini untuk menjadi wartawan atau pemimpin redaksi dan klimaksnya ”mendirikan” media massa.

Data terbaru, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam Diskusi Mengenai Sertifikasi Kompetensi Wartawan di Jakarta, Kamis (1/9/2016) mengungkapkan dari sekira 43 ribu (43.300) media online di Indonesia, hanya 211 yang lolos verifikasi atau bersertifikat. Dan dari 2.000 media cetak, hanya 460-an yang lolos verifikasi Dewan Pers atau memenuhi syarat sesuai standar perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers.

Lembaga yang sama memperkirakan, saat ini jumlah wartawan bersertifikat kurang lebih hanya 8.000 dari asumsi total wartawan di Indonesia sekitar 80 ribu.

Miris dengan kondisi itu, Dewan Pers mendesak setiap wartawan mempunyai Kartu Kompetensi Wartawan (KKW) saat meliput per 9 Februari 2017 bersamaan dengan Hari Pers Nasional.

"Kami canangkan 9 Februari 2017, seluruh wartawan harus memiliki kartu uji kompetensi," jelas Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo ketika berbicara di Jambore Media dan PR Indonesia di Yogyakarta, Selasa (4/10/2016).

Masyarakat atau narasumber memiliki hak untuk menanyakan kepemilikan kartu pers sampai kartu uji kompetensi untuk wartawan akan mewawancara. Tanpa memiliki dua kartu itu, narasumber berhak menolak wawancara. ***

Kategori : Riau, Pekanbaru, Umum
wwwwww