Tak Gunakan Fasilitas Pemda, Kantor Perwakilan KPK di Riau Sewa Gedung Sendiri, ”Kalau Tidak ’Ditungguin’, Orang Jahat akan Jalan Terus”

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk membentuk kantor perwakilan di Pekanbaru, sebagai upaya menekan praktek korupsi di wilayah Provinsi Riau yang tergolong tinggi. Sejauh ini sudah 25 pejabat Riau tersangkut perkara korupsi di KPK, termasuk tiga gubernur dan sejumlah bupati. Tingginya kasus korupsi di Riau membuat pimpinan KPK risau. "Kami berlima (pimpinan KPK) hampir setiap hari berdebat, dan kami setuju bahwa daerah ini (Riau) harus ditunggui," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai berbicara dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jl Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (13/4/2016).

Menurut Saut, keberadaan kantor perwakilan KPK di Riau harus segera diwujudkan sebagai bentuk kehadiran lembaga antirasuah itu di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, agar KPK lebih peka terhadap kasus korupsi yang ada di daerah, sehingga bisa dicegah lebih dini.

"Sudah dibicarakan, bagaiman nanti kemudian kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Supaya kuping kami lebih peka. Kalau tidak 'ditungguin', orang jahat akan jalan terus," paparnya.

Rencana pembukaan kantor perwakilan di Pekanbaru sudah disampaikan Saut kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Guna menjaga independensinya dalam penegakan hukum, KPK akan menyewa gedung sendiri. “Tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah (pemda),” kata Saut.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyambut gembira rencana KPK membuka kantor perwakilan di Pekanbaru. "Tentu kita sambut gembira rencana KPK itu, nanti kita sediakan persinggahannya untuk berteduh," kata Andi Rachman, sapaan akrabnya.

Editor:
Mukhlis