KUA-PPAS Inhil 2016 Anggaran Tanggul Minim, Malian Gazali: Stop Bicara ”Kelapa sebagai Ikon Inhil”

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, HM Wardan diminta untuk tidak menggaungkan kelapa lagi, karena turunnya anggaran untuk perbaikan dan penanganan persoalan kelapa. Hal itu seperti terlihat dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), seperti yang diungkapkan Malian Gazali, Anggota DPRD Inhil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), baru-baru ini.

Dia menyebut, selama ini dalam banyak kesempatan bupati selalu mendengungkan kelapa akan dijadikan sebagai ikon Kabupaten Inhil. Tapi praktiknya, menurut Malian, slogan dan kebijakan yang dibuat tidak sejalan.

Salah satu contoh adalah dana pembangunan dan normalisasi tanggul yang disampaikan di KUA-PPAS tahun 2016 yang mengalami penurunan mencapai 50 persen lebih dari tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan sekira Rp26 miliar, tapi usulan dalam KUA-PPAS, hanya sekira R0 miliar lebih. Padahal kelapa adalah urat nadi dan penggerak perekonomian masyarakat Inhil.

"Saat ini persoalan utama yang menimpa perkebunan Inhil adalah intrusi air laut. Banyak perkebunan warga yang rusak, akibat air asin yang masuk ke lahan perkebunan petani. Meskinya kalau kita komit untuk menjadikan Inhil ikon kelapa, harus juga didukung anggaran yang cukup," ujar Ketua Fraksi PPP tersebut.

Disinggung penurunan anggaran tanggul, dikarenakan tidak mampunya SKPD melaksanakan kegiatan secara optimal tidak dibantah Malian. Maunya, imbuh dia, bupati sebagai pengambil kebijakan utama harus menginstruksikan bawahannya untuk bekerja keras, hingga silpa tidak besar.

"Kalau memang tidak mampu ya diganti saja kadisnya. Jangan sampai gara ketidakmampuan SKPD, program prioritas Inhil tidak berjalan. Pada gilirannya masyarakat yang jadi korban," ujar Malian.

Melihat kondisi yang ada belakangan ini, Malian memprediksi, persoalan kelapa tidak akan selesai hingga 2018 mendatang, termasuk tanggul. Padahal komitmen bupati tahun tersebut persoalan yang dimaksud sudah tuntas. "Komitmen bupati tersebut termuat dalam RPJM," ujarnya. (adv.dewan/suf)