PEKANBARU, POTRETNEWS.COM -- Walau hutang PT RAL sudah disetop pembayarannya sejak akhir tahun 2017 lalu, namun sisa hutang Rp54,8 miliar dari total Rp 82 miliar tetap harus dibayarkan.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Dinilai berhasil dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan pencapaian standar tertinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Riau, menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan.

DUMAIKOTA, POTRETNEWS.com - Penyidik Satreskrim Polres Dumai saat ini masih menanti hasil audit Inspektorat Kota Dumai Provinsi Riau. Mereka masih melakukan audit terkait proyek pembangunan tahap I Gelanggang Olah Raga (GOR) Kota Dumai.

SIAK, POTRETNEWS.com - Masyarakat Kampung Buatan II, Kecamatan Kotogasib, Siak, Riau kembali mengelar pertemuan dengan PT WSSI. Pertemuan ini untuk menagih janji perusahan yang akan membangun kebun Plasma kelapa sawit untuk masyarakat seluas 700 hektar lebih.

SIAK, POTRETNEWS.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau menegaskan secara administrasi dan hukum bidang kehutanan, PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) sudah beres.

SIAK, POTRETNEWS.com - Janji PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) membangun kebun Plasma kelapa sawit untuk masyarakat Kampung Buatan II tak pernah ditepati menajemen perusahan.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau Irwan Nasir menanggapi dengan dingin tudingan Nazaruddin bahwa dirinya menjadi salah satu kepala daerah di dalam pusaran aliran dana kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

SIAK, POTRETNEWS.com - Masyarakat Kampung Buatan II, Kecamatan Kotogasib, Siak, Riau kembali mengelar pertemuan dengan pihak manejemen PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI). Sebab, pihak perusahan belum menepati janjinya membangun kebun Plasma kelapa sawit seluas 793 hektar untuk masyarakat.

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Petugas gabungan sedang berusaha menangkap harimau pemangsa manusia di Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau untuk dievakuasi ke tempat yang aman.

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, meminta agar KPK juga membongkar kasus korupsi lain selain perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.