93 Kasus Karhutla Terkait Korporasi Naik ke Penyidikan
Senin, 09 November 2026 15:55 WIB
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan Polri dan Kejagung telah menerbitkan 334 SPDP terhadap perorangan dan korporasi terkait kasus Karhutla. (Foto: DETIKcom)JAKARTA, POTRETNEWS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menggelar rapat bersama kementerian/lembaga terkait, dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026. Rapat tersebut bertujuan agar seluruh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melaksanakan kewajibannya dalam mencegah karhutla.Bedasarkan hasil rapat tersebut, Dudung menjelaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Karhutla. Tak hanya perorangan penanganan kasus juga menyasar korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap potensi terjadinya karhutla.”Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data, kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," kata Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).Selain penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat melaporkan bahwa terdapat 57 badan usaha di delapan Provinsi yang luas area terbakar mencapai 33.514,01 hektare. Sedangkan Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. ”Meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana," kata Dudung dilansir sindonews.com.Dia menambahkan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas. Menurutnya angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan terhadap penanganan karhutla terus dijalankan oleh pemerintah.Dia menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Perusahaan wajib menjaga wilayah konsesinya serta bertanggung jawab mencegah kebakaran.”Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," ucapnya.***
