Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Kunker ke Bapedalitbang Riau Diskusi Terkait Penyusunan Rencana Strategis
Kamis, 21 Maret 2024 10:30 WIB
Suasana pertemuan Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Kunker dengan pihak Bapedalitbang Riau. (F-ISTIMEWA)KEPULAUAN MERANTI, POTRETNEWS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappedaditbang Provinsi Riau pada 20-22 Februari 2024 itu difokuskan pada evaluasi program pembangunan yang sedang berlangsung, pengidentifikasian prioritas pembangunan, dan penyusunan rencana strategis untuk memajukan pembangunan daerah.Selain, menjadi wadah untuk sinergi antara berbagai pemangku kepentingan guna mencapai hasil optimal dalam rangka pembangunan wilayah.Adapun kunker itu dihadiri Koordinator Komisi II Iskandar Budiman, Ketua Komisi II Taufiek, Wakil Ketua Komisi Dr HM Taufikurrahman MSi, Sekretaris Komisi II Darsini SM dan anggota Dedi Yuhara Lubis, Muhammad Syafi'i, Ardiansyah, Cun Cun SE MSi, serta Musdar Mustafa.Tidak hanya fokus pada perencanaan pembangunan daerah, kunker dan rapat tersebut juga mencakup pemantauan dan evaluasi implementasi program pembangunan, serta penanganan isu-isu aktual di tingkat daerah. Tujuannya agar dapat terlibat aktif berdialog dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas dan dampak positif dari kebijakan pembangunan yang telah direncanakan.
Sebagaimana diketahui, Komisi II berperan penting dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Dalam pertemuan antara Komisi II dan Bappedalitbang tersebut ada beberapa poin yang mungkin dibahas termasuk evaluasi progres pembangunan. Pertemuan itu membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah, dengan fokus pada capaian-capaian spesifik.
Selain itu mengevaluasi alokasi anggaran untuk program pembangunan dan meyakinkan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan.Diskusi seperti itu dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana strategis dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.Ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya membahas alokasi anggaran untuk daerah. Fokus pembicaraan melibatkan evaluasi alokasi dana untuk proyek-proyek pembangunan daerah, memastikan bahwa setiap anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.Komisi II juga membahas strategi pengoptimalan alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Adapun pembahasannya mengenai alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Rp270 miliar dan keberlanjutan pembangunan ruas jalan provinsi yang meliputi ruas Jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung, ruas Jalan Alai-Tanjung Peranap, pembangunan Jembatan Panglima Sampul dan pembangunan sejumlah rumah ibadah, drainase dan lainnya.Komisi II juga mempertanyakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Padang Kepulauan Meranti dengan panjang kurang lebih 3,4 kilometer dan sejumlah ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan.Dan salah satu penyebab terjadinya kendala bantuan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Kepulauan Meranti oleh pemerintah provinsi Riau menurut Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Riau karena masih banyaknya kekurangan data pendukung yang kuat dari Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.”Sangat diharapkan nantinya, dengan adanya jembatan itu dapat mendukung akses transportasi yang lebih mudah bagi masyarakat," ujar Ketua Komisi II, Taufiek. Dalam rapat perdana ditahun 2024 itu, Komisi II DPRD juga menanyakan validitas dan efektivitas program rumah layak huni yang saat ini sedang berlangsung.Anggota komisi mengajukan pertanyaan terkait capaian program, penyaluran dana, serta dampak riilnya terhadap kondisi perumahan masyarakat. Itu sebabnya hingga saat ini banyak yang tidak tersalurkan. Diskusi tersebut mencerminkan keterlibatan aktif Komisi II dalam mengawasi dan mengevaluasi program-program pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.Didapatkan informasi bahwa banyak belum tersalurkan bantuan tersebut dikarenakan administrasi yang menjadi persyaratan seperti surat tanah belum dilengkapi oleh masyarakat selaku penerima manfaat.Komisi II DPRD juga berkoordinasi dengan Bapedalitbang dengan tujuan merumuskan strategi efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.Anggota komisi berdiskusi tentang evaluasi program-program yang telah dilaksanakan, serta merinci langkah-langkah konkrit untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama guna mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi tantangan kemiskinan di masyarakat.Adapun target kemiskinan di Kepulauan Meranti yang akan diturunkan hingga mencapai angka 0,3 persen. Komisi II DPRD Kepulauan juga mempertanyakan sistem anggaran yang dikucurkan melalui sistem ploting. Dimana metode tersebut merujuk pada metode penyaluran dana yang tidak transparan dan lebih cenderung dilakukan secara tidak terbuka atau diskriminatif.Dalam konteks ini, anggaran atau dana publik dapat dialokasikan berdasarkan pertimbangan subjektif atau keputusan pribadi, bukan berdasarkan kriteria atau prosedur yang jelas.Praktik seperti ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya publik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam menjaga integritas sistem anggaran dan mencegah praktik ploting yang merugikan kepentingan masyarakat.”Tentunya jika pun harus menggunakan sistem ploting anggaran, kami meminta untuk dialokasikan mana yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.***(Adv)
Sebagaimana diketahui, Komisi II berperan penting dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Dalam pertemuan antara Komisi II dan Bappedalitbang tersebut ada beberapa poin yang mungkin dibahas termasuk evaluasi progres pembangunan. Pertemuan itu membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah, dengan fokus pada capaian-capaian spesifik.
Selain itu mengevaluasi alokasi anggaran untuk program pembangunan dan meyakinkan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan.Diskusi seperti itu dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana strategis dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.Ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya membahas alokasi anggaran untuk daerah. Fokus pembicaraan melibatkan evaluasi alokasi dana untuk proyek-proyek pembangunan daerah, memastikan bahwa setiap anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.Komisi II juga membahas strategi pengoptimalan alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Adapun pembahasannya mengenai alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Rp270 miliar dan keberlanjutan pembangunan ruas jalan provinsi yang meliputi ruas Jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung, ruas Jalan Alai-Tanjung Peranap, pembangunan Jembatan Panglima Sampul dan pembangunan sejumlah rumah ibadah, drainase dan lainnya.Komisi II juga mempertanyakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Padang Kepulauan Meranti dengan panjang kurang lebih 3,4 kilometer dan sejumlah ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan.Dan salah satu penyebab terjadinya kendala bantuan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Kepulauan Meranti oleh pemerintah provinsi Riau menurut Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Riau karena masih banyaknya kekurangan data pendukung yang kuat dari Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.”Sangat diharapkan nantinya, dengan adanya jembatan itu dapat mendukung akses transportasi yang lebih mudah bagi masyarakat," ujar Ketua Komisi II, Taufiek. Dalam rapat perdana ditahun 2024 itu, Komisi II DPRD juga menanyakan validitas dan efektivitas program rumah layak huni yang saat ini sedang berlangsung.Anggota komisi mengajukan pertanyaan terkait capaian program, penyaluran dana, serta dampak riilnya terhadap kondisi perumahan masyarakat. Itu sebabnya hingga saat ini banyak yang tidak tersalurkan. Diskusi tersebut mencerminkan keterlibatan aktif Komisi II dalam mengawasi dan mengevaluasi program-program pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.Didapatkan informasi bahwa banyak belum tersalurkan bantuan tersebut dikarenakan administrasi yang menjadi persyaratan seperti surat tanah belum dilengkapi oleh masyarakat selaku penerima manfaat.Komisi II DPRD juga berkoordinasi dengan Bapedalitbang dengan tujuan merumuskan strategi efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.Anggota komisi berdiskusi tentang evaluasi program-program yang telah dilaksanakan, serta merinci langkah-langkah konkrit untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama guna mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi tantangan kemiskinan di masyarakat.Adapun target kemiskinan di Kepulauan Meranti yang akan diturunkan hingga mencapai angka 0,3 persen. Komisi II DPRD Kepulauan juga mempertanyakan sistem anggaran yang dikucurkan melalui sistem ploting. Dimana metode tersebut merujuk pada metode penyaluran dana yang tidak transparan dan lebih cenderung dilakukan secara tidak terbuka atau diskriminatif.Dalam konteks ini, anggaran atau dana publik dapat dialokasikan berdasarkan pertimbangan subjektif atau keputusan pribadi, bukan berdasarkan kriteria atau prosedur yang jelas.Praktik seperti ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya publik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam menjaga integritas sistem anggaran dan mencegah praktik ploting yang merugikan kepentingan masyarakat.”Tentunya jika pun harus menggunakan sistem ploting anggaran, kami meminta untuk dialokasikan mana yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.***(Adv)
