Reses sejak Pertengahan Januari, DPRD Kota Pekanbaru Gelar Paripurna Buka Masa Sidang II Tahun 2023-2024
Selasa, 19 Maret 2024 16:38 WIB
Ketua DPRD Pekanbaru M Sabarudi (kanan) didampingi Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution saat memimpin rapat paripurna Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan II tahun 2023-2024. (F-ISTIMEWA)PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2023-2024, Senin (26/2/2024). Masa sidang DPRD kembali dibuka setelah para anggota dewan menjalani masa reses sejak bulan Januari lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, didampingi wakil ketua lainnya. Dalam paripurna ini, semua juru bicara per daerah pemilihan (dapil) membacakan aspirasi masyarakat, terbanyak mengeluh persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur.
Termasuk juga masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi kependudukan serta lainnya. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan reses Anggota DPRD Pekanbaru sengaja dilakukan pada awal tahun anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu serta menyambut Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.Laporan pelaksanaan reses Anggota DPRD Pekanbaru ini, diserahkan kepada Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, meski pelaksanaan kegiatan reses sempat dimajukan namun tetap berjalan aman dan lancar.”Pelaksanaan reses kita sih sebetulnya dilaksanakan sesuai jadwal, mau itu di bulan Januari atau di bulan Maret itu kan sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah. InsyaAllah, reses kita berjalan aman dan lancar,” paparnya. ”Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga terkait persoalan banjir, sampah dan infrastruktur. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga,” lanjutnya.Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. Namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal. Terlebih lagi, pada tahun ini Pemkot Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp76 miliar.”Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit,” urainya.”Bahkan hutang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil,” sambungnya. ”Tahun ini kan ada Pilkada Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan ke sana. Kalau enggak salah jumlahnya sekitar Rp76 miliar,” jelas Sabarudi.Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan. Di antaranya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024.***(Advertorial)
Termasuk juga masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi kependudukan serta lainnya. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan reses Anggota DPRD Pekanbaru sengaja dilakukan pada awal tahun anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu serta menyambut Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.Laporan pelaksanaan reses Anggota DPRD Pekanbaru ini, diserahkan kepada Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, meski pelaksanaan kegiatan reses sempat dimajukan namun tetap berjalan aman dan lancar.”Pelaksanaan reses kita sih sebetulnya dilaksanakan sesuai jadwal, mau itu di bulan Januari atau di bulan Maret itu kan sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah. InsyaAllah, reses kita berjalan aman dan lancar,” paparnya. ”Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga terkait persoalan banjir, sampah dan infrastruktur. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga,” lanjutnya.Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. Namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal. Terlebih lagi, pada tahun ini Pemkot Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp76 miliar.”Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit,” urainya.”Bahkan hutang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil,” sambungnya. ”Tahun ini kan ada Pilkada Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan ke sana. Kalau enggak salah jumlahnya sekitar Rp76 miliar,” jelas Sabarudi.Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan. Di antaranya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024.***(Advertorial)
