DPRD Kota Pekanbaru Paripurnakan LKPj Kepala Daerah Tahun 2023

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024).

Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi para wakil ketua dewan yakni; Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal.

Penyampaian laporan LKPj ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, meski sebelumnya ada interupsi dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung. Keduanya meminta agar Paripurna LKPj dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Muflihun sebagai pengguna anggaran.

Pimpinan rapat, Muhammad Sabarudi menyatakan paripurna tersebut dapat dilakukan karena sedikitnya ada 27 Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir dan memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya paripurna.

”Dari 45 anggota dewan yang hadir tadi 27. Paripurna memang sempat diskors tapi bisa kembali dilanjut, mengingat untuk LKPj ini masih ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui,” kata Sabarudi usai paripurna.

Dia menyebut, setelah paripurna penyampaian LKPj 2023, tahapan selanjutnya yakni; paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2023, paripurna jawaban pemerintah terhadap LKPj 2023, dan yang terakhir pembentukan panitia khusus terhadap pembahasan LKPj 2023.

”Harapan kita tentu tingkat kehadiran rekan-rekan kita di DPRD jauh lebih ramai dari paripurna hari ini. Memang tadi karena diskors makanya mungkin sudah banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua ini atau setelah diskor,” imbuh Sabarudi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024) siang diwarnai interupsi dari sejumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir.

Interupsi dimulai saat Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi baru membuka buku LKPj tahun 2023. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu sampai Pj Wali Kota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara langsung.

”Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir kami minta paripurna diskor dan tunggu sampai Pj wali kota datang,” ucap Dapot saat memberikan interupsi.

Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pj wali kota. Menurut Indra Pomi, saat ini Pj wali kota sedang menggelar rapat dengan Mendagri membahas terkait inflasi.

”Hari ini pak Pj sedang menggelar zoom Meeting dengan Mendagri membahas soal inflasi menjelang Bulan Suci Ramadan,” ungkap Indra Pomi.

Alasan ketidakhadiran Pj wali kota ini tidak bisa diterima oleh kalangan legislatif, mengingat kehadiran kepala daerah dalam LKPj ini sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

”Tolong dibaca lagi PP-nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj wali kota datang nanti,” ujar Anggota DPRD Pekanbaru Rismat Hutagalung.

Paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Sabarudi didampingi, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal ini terpaksa diskors dan belum bisa dipastikan kapan paripurna bisa kembali dilanjutkan.
”Paripurna LKPj ini kepala daerah wajib hadir dan melaporkan secara langsung kepada kami dan masyarakat luas. Anggaran 2023 ini kan dia yang pakai melalui OPD jangan tiba-tiba sekda yang disuruh melaporkan sementara penggunaan anggaran dia yang ngatur,” pungkas Dapot.***(Advertorial)