Terima Aspirasi BKH PGRI, Komisi V DPRD Riau Minta Disdik dan BKD Bantu Permasalahan Guru Honorer

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Komisi V DPRD Provinsi Riau menerima penyampaian aspirasi dari Pengurus Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Provinsi Riau, Senin (12/12/2022).  Dalam pertemuan yang digelar, hadir juga Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Job Kurniawan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan.

Seusai pertemuan, Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan BKH PGRI yang dipimpin oleh Eko Wibowo. Sebagai tindak lanjut, Robin pun kemudian meminta Dinas Pendidikan dan BKD Riau untuk membantu permasalahan guru honorer.

Ia mengatakan, DPRD selalu memantau perkembangan PPPK 2022 dan 2023, sampai tujuan pengangkatan semua guru honorer menjadi PPPK. “Kami minta Dinas Pendidikan Riau memfasilitasi guru honorer agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran PPPK ke depannya,” ujar Robin.

Robin juga berpesan kepada guru honorer agar hati-hati dan teliti saat meng-upload berkas untuk pendaftaran PPPK 2023. Sementara kepada Dinas Pendidikan Riau, dirinya berharap supaya dapat menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk merapikan Dapodik guru honorer, agar sesuai dengan linieritas ijazahnya.

“Diminta agar Dinas Pendidikan Riau mengusulkan formasi untuk PPPK 2023 dengan membuka semua mata pelajaran termasuk muatan lokal,” ulas Robin.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan menjelaskan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) itu langsung dari pusat. “Ada data yang bisa diubah dan tidak bisa diubah,” sebutnya.

Ia menyampaikan akan mengambil semua kebutuhan formasi. Hanya saja, linieritas guru honorer ditetapkan oleh Kemendikbudristek. “Untuk data guru honorer linierkan di Dapodik. Kami sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai ijazahnya,” sebut Job Kurniawan.

Mengenai proses untuk pengangkatan PPPK semua guru honorer, saat ini sedang dalam proses. Job Kurniawan juga menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer, dan gaji tetap dianggarkan dalam APBD Riau. Kemudian mengenai guru PPPK akan dikontrak selama 2 tahun lalu akan dievaluasi kedepannya.

Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan menambahkan, upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Ia juga menegaskan seleksi PPPK formasi guru bukan hanya formalitas, tetapi termasuk penilaian. Keputusan itu juga dikeluarkan pemerintah pusat.

Merespons hal itu, Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo berterima kasih kepada Komisi V DPRD Riau yang sudah memfasilitasi. Ia juga berharap Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan dan Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan dapat mencari solusi bagi guru honorer di daerah.

“Harapan kami Pemprov Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim dan MenPAN-RB Azwar Anas secepatnya. Kami berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat ASN PPPK pada 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer,” tandasnya.***