Komisi IV DPRD Bengkalis Rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Program Jamkesda di luar BPJS merupakan program unggulan Bupati Bengkalis yaitu memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis tanpa memandang status sosial. Demikian keterangan Wakil Ketua I DRPD Kabupaten Bengkalis Syahrial saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi IV bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Jumat (18/11/2022).

Diutarakan Syahrial, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jaminan kesehatan ini akan dicover 100% oleh pemerintah. “Kami juga telah melakukan penguatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis untuk Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 95% dan sudah bisa dikatakan tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, menyampaikan dengan besaran biaya Jamkesda yang dianggarkan oleh Provinsi Riau untuk setiap orangnya bisa membiayai pengobatan sampai ke Jakarta. “Tidak menutup kemungkinan, Kabupaten Bengkalis juga bisa menerapkan hal yang sama,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Bengkalis lainnya, Irmi Syakip Arsalan, menerangkan bahwa di tahun 2022 pihaknya sudah mendapat penjelasan dari Dinas Kesehatan mengenai sharing budget berkaitan dengan jaminan kesehatan, yaitu 55% dari APBD Provinsi dan 45% dari APBD Kabupaten Bengkalis.

Sehingga total kesepakatan jaminan kepesertaan di tahun 2022 ada sekitar 70.512 jiwa kepersertaan BPJS sharing budgeting antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Bila ini berlanjut untuk tahun 2023, dipastikan kembali sharing budgeting dari Provinsi Riau sebesar 55% atau kurang lebih 70.000 jiwa lagi yang akan ditanggung.

“Karena ini berkaitan dengan UHC, kalau sharing dari Provinsi Riau menurun, tentunya UHC tidak tercapai lagi, dan mohon dipastikan lagi untuk tahun 2023 berapa sharing budgeting kita, apabila kesepakatan bisa naik dari 70.000 jiwa menjadi 100.000 jiwa, maka paling tidak kabupaten terbantu sebesar 6 sampai 7 miliar untuk setiap penganggaran,” tegas Irmi Syakip Arsalan.

Anggota DPRD Bengkalis lainnya, Syafroni Untung, turut menyampaikan terkait PBI dan Jamkesda. Menurutnya, apabila masyarakat tidak bisa membayar tunggakan sampai 5 tahun sedangkan mereka orang tidak mampu, dan ketika berobat lagi harus membayar penunggakan terlebih dulu, masyarakat tersebut akan kesulitan untuk berobat. “Kami mohon kepada dinas terkait agar mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu sistem tentang Jamkesda dan BPJS ini,” harapnya.

“Terhadap kecelakaan lalu lintas, sebaiknya biaya pasien yang mengalami kecelakaan ditanggung oleh BPJS dan Jamkesda, karena biaya untuk kecelakaan sangat besar, bahkan ada yang sampai harus dirujuk ke Pekanbaru,” harap Hj Zahraini pula.

Rapat kelanjutan program Jamkesda (di luar peserta BPJS) yang bertempat di ruang rapat Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru dipimpin oleh Sub Koordinator Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Nunung Kemala Sari Zaini. Ia menerangkan, saat ini hanya Provinsi Riau yang masih menerapkan pembayaran untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PPBI) Pemda menggunakan pola sharing budget. Pemprov Riau menganggarkan iuran PPBI melihat kemampuan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.

“Sekarang, WHO sudah menetapkan bahwa UHC tahun 2023 harus mencapai 95% dan alhamdulillah Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 95% sebelum tahun 2023. Kami siap menganggarkan sesuai apa yang dianggarkan oleh kabupaten/kota untuk mengajukan kuota sesuai dengan kemampuan APBD,” jelas Nunung.

Ditambahkan Nunung, untuk tahun 2023 bagi kabupaten/kota yang sudah UHC akan diberikan reward, yaitu dengan penambahan kuota stagnan tetap atau kuota tambahan. Seperti Kabupaten Bengkalis yang dianggap mampu mengcover jaminan kesehatan dengan 100% pembayaran, dan untuk Jamkesda Provinsi Riau masih mau menganggarkan.

Rima selaku Kasubbid Jamkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mengatakan akan melakukan komitmen untuk merealisasikan anggaran jika sudah direalisasikan Provinsi Riau. Berdasarkan capaian 1 November 2022, PBBU PBB Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 191.000 jiwa. Artinya sudah mencapai 100% dan 70.512 jiwa sudah ditanggung oleh Provinsi Riau untuk sharing budget. “Maka untuk 100.000 jiwa akan bisa dipertanggungjawabkan jika Provinsi setuju,” pungkasnya. ***