Presiden Jokowi Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Presiden Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Presiden Secara Tegas Larang Menteri Bicara Soal Tunda Pemilu, Setop Buat Polemik! Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujarnya.

Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya para menteri memiliki sense of crisis dalam segala hal. Misalnya, di tengah situasi global yang sangat sulit, penting untuk memberikan penjelasan ke rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng dan pertamax.

Presiden meminta para pembantunya sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat alih-alih berdiam diri tanpa memberikan penjelasan apa pun.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," kata Jokowi.

"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang tepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," tuturnya.

Adapun wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu berulang kali mengemuka. Terbaru, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.

Sementara, wacana penundaan Pemilu 2024 sebelumnya digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lalu, dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. ***

Editor:
Akham Sophian