Sejumlah Fasilitas DPRD Kota Pekanbaru Ditarik gara-gara Tunggakan Rp800 Juta

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Sejumlah fasilitas di DPRD Kota Pekanbaru, Riau ditarik oleh vendor pada Senin (27/12/2021) sekitar pukul 10.00 WIN.

Penarikan dilakukan karena ada tunggakan mencapai Rp 800 juta yang belum dibayar oleh pihak DPRD Pekanbaru. Beberapa fasilitas yang ditarik adalah kursi pimpinan dewan, TV, akrilik hingga papan nama. Bahkan pihak vendor akan mengambil fasilitas lain seperi AC hingga meja kerja dewan. Hendrik selaku koordinator pengadaan barang dari pihak vendor membenarkan penarikan fasilitas di kantor DPRD Pekanbaru itu.

"Ya benar. Kemarin, Senin (27/12/2021) dilakukan penarikan jam 10.00 WIB. Yang saya tarik baru kursi pimpinan dewa, akrilik, TV hingga papan nama," ujar Hendrik saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (28/12/2021).

Pengerjaan 2019

Hendrik bercerita pihaknya terpaksa menarik fasilitas tersebut karena pihak DPRD Kota Pekanbaru tak kunjung membayar tagihan senila Rp 800 juta, melansir Kompas.com.

Menurutnya pengerjaan fasilitas tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun hingga akhir tahun 2021, pihaknya masih belum menerima bayaran.Ia juga menambahkan pihak DPRD Pekanbaru sudah dua kali melakukan penundaan pembayaran.

"Karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta. Makanya kita tarik karena mereka tak bayar," sebut Hendrik.

"Karena sudah dua kali ditunda pembayaran, makanya saya tarik," tambah Hendrik.

Ketua DPRD: yang mengatur sekwanSaat dikonfirmasi, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku terkejut mendapat kabar fasilitas DPRD Kota Pekanbaru ditarik vendor akibat nunggak bayar Rp 800 juta. Politisi PKS tersebut mengatakan perlengkapan kantor adalah urusan Sekretariat Dewan (Sekwan).

"Secara administratif, jelas yang mengatur itu Sekwan. Saya saja terkejut kenapa sampai bisa ditarik," kata Hamdani.

Ia kemudian masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai dua untuk memastikan penarikan fasilitas oleh pihak vendor.

"Saya masuk ke ruang fraksi untuk cek, ternyata sudah tidak ada logonya. Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan kejadian ini. Seharusnya kan tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna, ya itu teknis. Segera diselesaikanlah," kata Hamdani. ***

Editor:
Akham Sophian