HPMR Lakukan Aksi Damai agar Masyarakat Adat Penambang Pasir Rupat tak Melanggar Hukum
![]() |
BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Rasa prihatin terhadap nasib masyarakat adat Kecamatan Rupat yang bekerja sebagai penambang pasir, membuat Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat (HPMR) melakukan aksi damai pada Senin, 22 November 2021.
Aksi damai yang dilakukan di tiga titik, pertama kantor Bupati Bengkalis dimulai sekitar pukul 10.00 WIB kemudian di kantor DPRD dan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Bengkalis."Persoalan ini klasik, dah lame. Kite di DPRD ini kan masalahnye ade kewenangan yang memang terbatas di kabupaten, eksekutif juge begitu. Undang-undang baru ni kan baru terbit. Kita sudah komunikasikan, Insya Allah, pembentukan tim di tingkat kabupaten (Bengkalis) untuk mengeluarkan rekomendasi bupati, Insya Allah dipercepat. Tapi, berkaitan dengan penanganan hukum kan DPRD tak sampai tangannya. Kalau adik-adik ini mau melakukan komunikasi, silakan kepada aparat penegak hukum. Apakah ada sisi-sisi keadilan yang bisa ditegakkan untuk masyarakat. Ini kan tergantung hati nurani hakim lagi kan memutuskan. Apakah dihukum sesuai dengan aturan yang ada atau ada pertimbangan-pertimbangan keadilan untuk masyarakat," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, Syahrial,ST,MT kepada potretnews.com, Senin (22/11/2021) siang setelah menerima dan mendengarkan harapan HPMR tersebut.Tiga tuntutan yang dilakukan 40an pelajar mahasiswa di bawah bendera HPMR tadi adalah pertama meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak langsung mengkriminalisasi terhadap masyarakat adat Rupat yang bekerja menambang pasir karena masyarakat Rupat memprioritaskan perekonomiannya melalui pasir ini."Kemudian yang kedua, kita mendesak kepada Bupati Bengkalis untuk kepastian hukumnya supaya masyarakat tidak rancu. Kita minta rekomendasi-rekomendasi dari bupati itu masuk kasus penambangan pasir ini. Bagaimana solusinya, apakah bisa dilegalkan atau tidak itu melalui rekomendasi dan perjuangan dari pemerintah daerah. Itu yang kita butuhkan. Kemudian, legislatif kita minta kawal eksekutif untuk sama-sama membantu bagaimana nantinya eksekutif bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat Rupat," kata Koordinator Umum Aksi Damai, Ahmad Suhaendra kepada awak media.
























