Setara Institute Nilai JPN Kejati Riau Terlalu Ikut Campur dalam Urusan Organisasi Petani

Setara Institute Nilai JPN Kejati Riau Terlalu Ikut Campur dalam Urusan Organisasi Petani

Gambar hanya ilustrasi/INTERNET

Senin, 13 September 2021 07:10 WIB
Rachdinal

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi Riau terlalu ikut campur terhadap permasalahan petani dari Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa M).

Hendardi menduga PT Perkebunan Nusantara V menggunakan tangan JPN dari Kejati Riau untuk menekan berbagai pihak supaya mengesahkan pengurus tandingan versi Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Kopsa M abal-abal.

”Demi melumpuhkan perjuangan petani, PTPN V diduga menggunakan tangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menekan berbagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengesahkan koperasi abal-abal tersebut. Tindakan memaksakan kehendak dengan cara melawan hukum adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan aparat negara dan merupakan pelanggaran serius,” kata Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Ahad (12/9/2021).

Ia menjelaskan bahwa RALB yang diselenggarakan pada 4 Juni 2021, sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 24 (3) UU No. 12 Tahun 1992 dan Pasal 18. Kemudian bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

“Kenyataannya, RALB tersebut dilaksanakan secara illegal tanpa ada rekomendasi/persetujuan dari Dinas Koperasi Kampar selaku Pembina Koperasi berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 19 Tahun 2015,” ujarnya

Kata dia, RALB itu juga melibatkan orang di luar anggota Koperasi dan melibatkan anggota yang sudah meninggal dengan memalsukan tanda tangan. ”RALB-nya tidak mencapai qourum, karena hanya dihadiri segelintir peserta yang juga sebagian besar fiktif, lalu mencatut tanda tangan anggota dan mengangkat saudara Nusirwan sebagai Sekretaris Koperasi tanpa Ketua, yang sebenarnya merupakan karyawan PTPN V,” ungkapnya.

Dengan adanya surat kuasa khusus yang diberikan PTPN V kepada JPN Kejati Riau, Hendardi menilai bahwa Jaksa Pengacara Negara telah ikut campur dalam urusan organisasi petani dengan bentuk pemaksaan pengesahan koperasi secara melawan hukum.

”Jelas ini merupakan tindakan abuse of power yang menindas petani dan menghamba pada oknum-oknum di lingkungan PTPN V, yang secara membabi buta menutupi keburukan tata kelola BUMN bidang perkebunan ini,” sebutnya

Ia menjelaskan, bahwa sejatinya landasan hukum ihwal JPN dan kewenangannya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam penjelasan Undang – Undang Kejaksaan dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

”Bahkan UU BUMN menegaskan kalau JPN tidak bisa mewakili BUMN. Sebab BUMN adalah badan hukum privat,” katanya.

Maka dalam konstruksi peristiwa yang dialami oleh Kopsa M, Setara Institute mendesak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, dalam tiga permintaan.

Yang pertama, meminta Kajagung RI segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau agar Jaksa Pengacara Negara bertindak profesional, netral, dan tidak mencampuri urusan keperdataan antara Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan PTPN V.

Kedua, meminta Kajagung RI segera memerintahkan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar bertindak profesional dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar kewenangannya. Dan ketiga, meminta Kajagung RI agar melakukan pengawasan atas kinerja Kejaksaan Negeri Kampar dalam melakukan proses penegakan hukum.

Selain memohon kepada Kajagung RI, Setara Institute juga meminta Komisi Kejaksaan RI agar melakukan pengawasan, pemantauan atas kinerja, sikap dan perilaku jaksa dalam menjalankan tugas kedinasannya.

”Praktik yang diperagakan oleh sejumlah jaksa pengacara negara pada Kajati Riau, jelas bertentangan dengan tugas kedinasan dan tugas pokok sebagai jaksa,” pungkasnya. 

Berita ini membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak Kejati Riau dan PTPN V. ***

Kategori : Hukrim, Riau
wwwwww