Pansus Ranperda Pajak DPRD Riau Berkunjung ke Banten Gali Informasi dan Inovasi Penerimaan Pajak

BANTEN, POTRETNEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memberangkatkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Propvnsi Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak untuk melakukan kunjungan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Banten, Jumat (18/6/2021).

Ketua Pansus Sugeng Pranoto dan Wakil Ketua Sofyan Siroj Abdul Wajab beserta anggota Pansus lainnya yakniKarmila Sari, Yanti Komala, Agus Triansyah, Markarius Anwar, Syamsurizal, Piter Marpaung diterima oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten TB Regiasa Fajar dan Kepala UPTD PPD Cikande Rita Prameswari.

Dari hasil pengamatan tim pansus, Sugeng Pranoto mengaku kemudahan-kemudahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten patut diapresiasi dan dicontoh, seperti perpanjangan STNK oleh masyarakat tanpa perlu membawa KTP asli tetapi cukup dengan fotocopy saja. Namun setiap 5 tahun diwajibkan membawa KTP yang asli.

Ketua Pansus Sugeng Pranoto.

Dalam hal pajak, pajak Provinsi Banten banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti menggandeng e-commerce, bank daerah dan lembaga lainnya yang bertujuan mempermudah masyarakat untuk membayar pajak.

Anggota Pansus DPRD Provinsi Riau juga menggali informasi tentang penerimaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten, seperti pendataan kendaraan, akses pembayaran pajak kendaraan yang mudah, Pajak Air Permukaan (PAP), drive thru hingga inovasi-inovasi terbaru dalam pembayaran pajak.

“Mereka banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta maupun antar lembaga pemerintah, seperti Polri dan dalam hal ini Polda. Informasi itu akan kita adopsi. Yang paling menarik peralatan yang dari Polda bisa diserahkan dan diberikan kepada UPTD, tentu ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat membantu,” ujar Sugeng.

“Pemanfaatan kecanggihan khususnya di bidang IT yang sudah diterapkan di Provinsi Banten, itu akan kita adopsi ke Provinsi Riau terkait dengan pengelolaan pajak, yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Riau,” tambah Sugeng lagi. ***