Saat Pandemi Covid-19, Pemprov Riau Berencana Bangun Hotel di Jakarta

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Di tengah Pandemi Covid-19, Pemprov berencana akan membangun hotel di Jakarta Barat. Bahkan rencana tersebut terus dimatangkan oleh Pemprov Riau. Hotel tersebut rencananya akan dibangun di kawasan Slipi. Seperti terlihat, Rabu (24/3/2021), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy memimpin rapat tim persiapan pembangunan hotel di atas lahan milik Pemprov Riau yang berada di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekdaprov Menara Lancang Kuning, Rabu (24/03/2021). Dalam rapat tersebut, Masrul Kasmy menyampaikan bahwa pertemuan ini sesuai dengan arahan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar untuk membentuk tim persiapan ahli pembangunan hotel yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di aset Pemda Riau di Jakarta tersebut.

"Pertemuan hari ini terkait harapan Pak Gubernur Riau minta kita untuk mempersiapkan tim ahli menghitung baik untung atau tidak terhadap pembangunan (rencana pembangunan hotel) aset Pemprov Riau di Jakarta," katanya, melansir Tribunnews.com.

Kemudian, ia menuturkan melalui rapat ini juga ingin mendengar usulan atau masukan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setdaprov Riau yang terkait terhadap perencanaan pembangunan hotel di kawasan Slipi ini.

"Mungkin ada beberapa usulan bagus di tim nya diinformasikan persoalan yang mempuni baik aspek ekonomi, memperkarakan kerjasama seperti apa, atau segi perhitungankan keuntungan pembangunan hotel nantinya," ujarnya.

Sementara itu Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita mengungkapkan bahwa dalam rapat ini pengelolaan aset ini menurutnya, perlu didahului dengan dilakukan tehnik kajian terkait kelayakan dari segi ekonominya.

"Setelah ini saya juga akan membahas dengan biro ekonomi terkait tim ahli terhadap pengelolaan aset tersebut," kata Eva.

Setelah dilakukan kajian, perlunya dilakukan pembentukan tim komprehensif yang melibatkan unsur BPKP dan beberapa ahli akademisi. Menurutnya, hal ini yang akan dibahas lebih dalam lagi, apakah tim ahli yang akan ditunjuk nantinya sudah mewakili dibidangnya masing-masing.

"Bersama juga biro ekonomi dan biro hukum akan melakukan koordinasi terkait SK (pembentukan tim komprehensif) yang akan di keluarkan," katanya. ***

Editor:
Akham Sophian