Tak Hanya Menteri, Perangkat Desa Ikut-ikutan Telan Uang Bansos

Tak Hanya Menteri, Perangkat Desa Ikut-ikutan Telan Uang Bansos
Minggu, 14 Februari 2021 08:23 WIB

BOGOR, POTRETNEWS.com — Pandemi Covid-19 seharusnya membuat setiap manusia untuk intropeksi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Lebih daripada itu, pandemi ini juga seharusnya juga meningkatkan semangat gotong royong dalam bingkai kebersamaan.

Akan tetapi, sifat tamak dan korupsi sulit diberantas di bumi pertiwi.

Setelah kita dihebohkan dengan tertangkapnya Menteri Sosial atas kasus korupsi bansos Covid-19, kali ini hal serupa terjadi.

Bukan di level kementerian atau pemerintah pusat, tapi bansos ini ditilap oleh oknum perangkat desa.

Polres Bogor berhasil mengungkap tindak kejahatan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tunai di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Aksi pengungkapan kasus ini yang dipimpin langsung oleh AKP Handreas selaku Kasat Reskrim Polres Bogor dan jajarannya.

“Pelakunya oknum perangkat desa. Dia melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos terhadap 30 orang warga Kecamatan Rumpin,” kata Kapolres Bogor AKBP Harun, Sabtu (13/2/2021), melansir Tribunnews.com.

Kasus ini bermula dari laporan pengaduan keluhan warga masyarakat para penerima bantuan.

“Nilai Bantuan Sosial yang diselewengkan senilai Rp54 juta,” jelasnya.

Harun menegaskan kasus ini sedang dikembangkan terkait ada tidak keterlibatan oknum lainnya.

"Kami terus kembangkan. Sejauh ini kita telah berhasil mengungkap dan menangkap seorang pelaku,” pungkas Harun.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar mekanisme penyaluran bansos diubah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Saat ini kayaknya masih dalam penyaluran tahap ketiga tahun 2020. Kalau pun bantuan ini diperpanjang, DPRD akan mendukung,” kata Rudy.

Dengan sistem non tunai, lanjut dia, tidak ada penyelewengan karena disalurkan dengan cara transfer dan penerimanya jelas.

“Kalau masyarakat butuh beras, tinggal dipakai untuk membeli beras. Permasalahan terkait kualitas beras pun dengan sendirinya hilang. Begitu pun dengan kebutuhan pokok lainnya,” paparnya.

Revolusi Mental?

Pada era pemerintahan Jokowi, tagline Revolusi Mental digaungkan.

Revolusi menjadi jargon utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilres) 2014 lalu.

Setelah terpilih, Presiden Jokowi bersama Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menerapkan revolusi mental dalam mengelola pemerintahan.

Sebenarnya apa itu revolusi mental?

Sejarah Revolusi Mental

Revolusi Mental bermula dari ajakan Presiden Jokowi untuk mengangkat kembali karakter bangsa. Karena telah mengalami kemerosotan dengan secepat-cepatnya dan bersama-sama (revolusioner).

Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), gagasan revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956.

Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek. Padahal tujuan revolusi untuk kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah untuk mempertahankan bangsa Indonesia.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, sesungguhnya perjuangan belum berakhir. Revolusi masih terus dilakukan, namun lewat cara yang berbeda.

Jika dulu mengangkat senjata, tapi membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku.

Lewat cara itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Diangkat lagi

Ide dasar itu yang membuat Presiden Jokowi kembali mengaungkan revolusi mental. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan.

Gerakan Revolusi Mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi tiga masalah pojok, yakni merosotnya wibawa negara.

Kemudian merebaknya intoleransi, dan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Gerakan ini terbukti berdampak positif bagi kinerja pemerintah Presiden Jokowi.

Dalam waktu tidak lama, banyak prestasi yang diraih berkat semangat intergritas, kerja keras, dan gotong royong.

Pada Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai intergritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat.

Lalu modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.Pada inpres ini gerakan revolusi meliputi lima pogram, yakni;

Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan Indonesia Bersatu.

Prinsip Revolusi Mental

Dilansir situs resmi Gerakan Nasional Revolusi Mental, ada delapan prinsip dasar pada revolusi mental, yakni:

Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.

Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah.

Harus bersifat lintas sektoral

Kolaborasi masyarakat, saktor privat, akademisi, dan pemerintah.

Dilakukan dengan program "gempuran nilai" untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam

setiap ruang publik.

Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan bagi seluruh segmen masyarakat.

Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individu).

Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Capaian empat tahun Revolusi Mental

Berjalan empat tahun Pemerintah Jokowi, Gerakan Revolusi Mental mencapai hasil yang baik.

Ada empat hal yang terlihat pada keberhasilan pencapaian ini, yakni:

Kebijakan pemerintah yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Perbaikan fasilitas dan budaya pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan publik dilaksanakan secara transparan, tertib, dan pasti.Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

Diberitakan Kompas.com (10/5/2014), konsep yang digagas Jokowi lahir dari persoalan bangsa Indonesia. Karakter bangsa harus dibangun secara positif sebagai modal pembangunan Indonesia.

"Ini bukan tiba-tiba, ini lahir dari permasalahan terbesar bangsa kita, yakni masalah karakter bangsa," ujar Jokowi.

Menurutnya, jika karakter bangsa telah tertanam kuat, maka negara dapat maju dengan pesat. Dia, mencontohkan sejumlah negara yang melakukan penguatan karakter, seperti Jepang dan Jerman.

Mereka memiliki mental yang positif. Untuk mewujudkan menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun karakter bangsa.

Penanaman budi pekerti, kedisiplinan, dan sikap positif harus ditanamkan melalui kurikulum pendidikan. ***

Editor:
Akham Sophian

Kategori : Hukrim
wwwwww