Saat Petugas Kebersihan Berstatus THL di Pekanbaru ”Marah” dan Minta Kadis LHK Dicopot lantaran Di-”PHK” lewat WA

Saat Petugas Kebersihan Berstatus THL di Pekanbaru ”Marah” dan Minta Kadis LHK Dicopot lantaran Di-”PHK” lewat WA

Tenaga harian lepas Dinas LHK Pekanbaru unjuk rasa.

Rabu, 06 Januari 2021 18:06 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja (FKP) DLHK Pekanbaru menggelar aksi protes di kantor bersama yang beroperasi di Jalan Datuk Setiamaharaja (d.h Jl Parit Indah, red) Pekanbaru, Rabu (6/1/2021).

Dalam aksi itu, massa meminta agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pekanbaru Agus Pramono dicopot dari jabatannya.

Tuntutan massa tersebut merupakan buntut dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada seluruh tenaga harian lepas (THL) DLHK oleh Agus melalui pesan singkat WhatsApp. Langkah tersebut dinilai massa menimbulkan polemik dan tidak prosedural.

Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi FKP DLHK, Herning Perwira mengatakan atas keputusan itu banyak dampak negatif yang terjadi baik untuk lingkungan maupun ke pribadi para tenaga kerja. Misalnya, seperti sampah yang berserakan di ruas-ruas jalan di Pekanbaru yang sedang ramai diperbincangkan.

"Akibat keputusan itu, ratusan petugas DLHK juga kehilangan pekerjaan. Dampaknya ekonomi semakin sulit dan kebutuhan keluarga terancam tak tercukupi," ujar Herning dalam orasinya.

Herning menilai, dalam Pasal 77 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tidak hanya dalam konstitusi, kata Herning, pengaturan hak atas pekerjaan tersebut diturunkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk merativikasi kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. "Untuk itu kita minta Agus Pramono dipecat selaku Kadis DLHK," katanya, melansir merdeka.com .

Massa juga menuntut Wali Kota Pekanbaru Firdaus kembali mempekerjakan ratusan THL yang telah diberhentikan secara tidak prosedural.

Kemudian mereka juga meminta Firdaus menghentikan proyek multiyears di masa pandemi ini dan memprioritaskan dana proyek tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. ***

Editor:
Akham Sophian

Kategori : Pekanbaru, Peristiwa
wwwwww