Home > Berita > Riau

Pemprov Serahkan Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah ke DPRD Riau

Pemprov Serahkan Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah ke DPRD Riau

Wakil Gubernur Riau Edy Natar (kiri) menyerahkan ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.

Senin, 14 Desember 2020 22:41 WIB
Rachdinal

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, melalui Wakil Gubernur Edy Natar Nasution menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Penyampaian ranperda ini disampaikan di hadapan pimpinan dan 32 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang hadir pada saat pelaksanaan rapat paripurna, Senin (14/12/2020) di gedung dewan setempat.

”Hal ini merupakan keputusan bersama pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 22 April 2019, yang menyetujui konversi Bank Riau Kepri dari konvensional menjadi syariah,” ujar Wakil Gubernur Edy Natar Nasution.

Pada hakikatnya, Edy Natar menyebutkan bahwa rencana perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah merupakan salah satu wujud untuk mencapai 5 tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

”Ini juga merupakan salah satu hal untuk mencapai keberhasilan visi Provinsi Riau tahun 2025 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara tahun 2025,” ucapnya.

Kata Edy Natar, budaya Melayu identik dengan ajaran agama Islam dan masyarakat Melayu adalah masyarakat yang agamis, sedangkan sektor pembangunan keuangan terutama lembaga keuangan khususnya bank memiliki peran penting terhadap perputaran roda perekonomian.

”Untuk itu kita perlu mendukung agar Bank kebanggaan masyarakat riau ini menjadi perbankan syariah yang sistem pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah, sehingga pengenaan bunga (riba) bisa dihindari,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edy Natar juga menyampaikan beberapa tujuan perubahan Bank Riau Kepri dari bank yang menggunakan konsep memberikan keuntungan bagi nasabah yang menempatkan dananya berupa bunga bank (konvensional) menjadi lembaga keuangan yang tidak mengenal konsep bunga-berbunga atau riba (syariah).

”Tujuan BRK dijadikan syariah yaitu dalam pelaksanaan dan kegiatannya harus dengan prinsip syariah yakni berdasarkan prinsip rukun Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga khusus di bidang syariah,” ucapnya

Selain itu tujuan lain dari konversi tersebut, imbuh Wakil Gubernur Riau, menjadikan Bank Riau Kepri dapat menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang nantinya dana tersebut disalurkan lewat organisasi pengelola zakat serta memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, saat ditemui potretnews.com setelah rapat paripurna selesai mengatakan, peluang bisnis perbankan syariah trennya saat ini meningkat.

”Beberapa bank milik daerah saat ini banyak melirik konsep syariah dikarenakan bagus, selain peluang bisnis tapi juga peluang akidah, namun kan disini tidak hanya berbicara dari segi aqidah atau agama,” ujarnya kepada potretnews.com, Senin (14/12).

Hardianto menyebut, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait konversi Bank Riau Kepri dari konvensional menjadi syariah.

”Kita tidak serta merta mengkonversi ini, ada kajian terlebih dahulu nantinya yang dilakukan teman-teman di DPRD, lalu setelah itu hal ini akan menjadi dasar pembahasan oleh panitia khusus,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, sebelum hal tersebut dibahas oleh pansus, maka ada tahapan yang harus dilalui dulu yakni tanggapan dari fraksi.

”Tahapan pansus ini kan jauh lagi, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita bicara pansus, masih ada tahapan pembahasan tanggapan dari fraksi, nanti tiba-tiba dari 8 fraksi ternyata semuanya menolak bagaimana? Kalau sudah menolak semua berarti pembahasan ini tak bisa kita lanjutkan,” pungkasnya. ***

Kategori : Riau, Pemerintahan
wwwwww