Pimpinan Komisi II DPR: Pemerintahan Daerah Harus Tetap Jalan, Menunda Pilkada 2020 Pilihan yang Sulit
 |
Ilustrasi/INTERNET |
Jum'at, 02 Oktober 2020 10:40 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, hingga saat ini belum ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 bisa dikendalikan, sementara pemerintahan daerah harus tetap berjalan. Oleh karena itu, menunda Pilkada 2020 merupakan pilihan yang sulit.
”Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini bisa dikendalikan. Vaksin, obat, sebagai prasyarat pengendalian, masih serba estimasi. Sementara pemerintahan, termasuk di daerah, harus tetap berjalan," katanya saat dihubungi, Jumat (2/10/2020).Ia pun mengatakan, Komisi II terus mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menerapkan aturan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.Selain itu, kata Yaqut, Komisi II juga meminta agar sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 diperberat. Hasilnya, KPU pun melakukan revisi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.”Di dalam PKPU terbaru seingat saya, sanksi pelanggar protokol juga sudah diperberat. Selebihnya tentu kita berharap kepada Bawaslu dan kepolisian untuk lebih tegas dan berani," ujar Yaqut, melansir Kompas.com.Akham Sophian
