Pakar: Pemda di Riau Harus Akomodir Keluhan Masyarakat bila Terdampak Pencemaran Lingkungan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kota/kabupaten di Riau diminta cepat tanggap dalam menangani dan mencari solusi jika terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya.

Pakar lingkungan Elviriadi mengingatkan hal itu karena menurut dia, di banyak tempat di negeri berjuluk Bumi Lancang Kuning ini pencemaran masih saja terjadi. ”Pencemaran masih terjadi di mana-mana. Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan,” tukasnya kepada potretnews.com, Sabtu (26/9/2020).

Tidak sekadar meminta agar responsif, pria bertitel doktor ini juga mengingatkan pemda agar mengakomodir keluhan dari masyarakat bila terkena dampak pencemaran lingkungan.

”Masalah harus dipecahkan bersama dengan melibatkan aspirasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi pemuda dan tokoh berpengaruh. Birokrasi harus responsif bila ada laporan pembuangan limbah di sungai, misalnya. Langsung turun ke lapangan, identifikasi, selanjutnya perlu adanya uji laboratorium. Ambil tindakan, kasih peringatan dan terakhir penegakan hukum,” tandas pria yang pernah menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di awal era reformasi, itu.

Elviriadi menilai, instrumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) belum melakukan tugasnya secara maksimal. Sebab standar kinerja tidak diperiksa oleh dinas terkait secara berkala dan sesuai ketegasan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

”Tapi tahun ini, sudah cukup meningkat. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sosialisasi sudah bagus sehingga karhutla berkurang. Saya mengimbau kita bergandeng bahu menjaga bumi yang satu. Semua pihak harus menjaga planet biru ini harus tetap lestari. Karena jika kita jaga alam, alam akan menjaga kita,” ujarnya. *1