Home > Berita > Riau

Pengamat Politik Riau: Calon Petahana Paling Diuntungkan saat Pilkada di Tengah Pandemi

Pengamat Politik Riau: Calon Petahana Paling Diuntungkan saat Pilkada di Tengah Pandemi

Ilustrasi/INTERNET

Selasa, 22 September 2020 10:20 WIB
Gusti Herniyah

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Calon petahana sangat diuntungkan jika hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada Desember 2020. Penilaian itu dikemukakan pengamat politik Universitas Muhamadiyah Riau (Umri) Aidil Haris.

Dalam situasi pandemi Covid-19, ucap dia, petahana yang kini masih menjabat sebagai kepala daerah dapat lelauasa melakukan kampanye door-to-door dengan ”memanfaatkan” kalangan masyarakat bawah.

Sebaliknya, dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang nonpetahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri. Apalagi prediksi dari doktor lulusan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UIN Sumut) ini, kelompok menengah ke atas lebih memilih tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada karena menghindari penyebaran Covid-19.

https://www.potretnews.com/assets/imgbank/24092020/potretnewscom_r93db_1966.jpgAidil Haris/ISTIMEWA

”Karena beberapa faktor salah satunya kekhawatiran tertular virus corona, maka kemungkinan partisipasi pada pilkada 2020 akan rendah. Jika jumlah pemilih turun, maka yang diuntungkan adalah calon petahana,” ujar Aidil Haris menjawab potretnews.com yang mewawancarainya, Senin (21/9/2020).

Dia juga menyoroti tentang masih rendahnya kreativitas paslon dalam mengemas program. Padahal seharusnya di tengah pandemi seperti ini, paslon semakin gencar melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi.

”Paslon menawarkan progranya secara virtual, tapi kendalanya tidak semua kawasan terjangkau jaringan telekomunikasi, terutama di desa-desa,” ucapnya.

Pemerintah Harus Arif
Terkait adanya desakan penundaan Pilkada 2020, Aidil Haris mengatakan, aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat tentu memiliki pertimbangan terutama setelah melihat semakin tingginya jumlah pasien positif corona di Indonesia.

”Kalau ditunda, kemungkinan angka yang terinfeksi Covid-19 akan sedikit berkurang. Dan jika tidak ditunda, maka setidaknya tidak membuat kosong kursi pemerintahan,” tutur Aidi.

Walau begitu, Aidil meyakini pemerintah telah mempertimbangkan berbagai dampak sehingga memutuskan pilkada tetap dilaksanakan. ”Melanjutkan atau menunda pilkada merupakan domain pemerintah. Tentu yang diharapkan adalah kearifan,” ujar Aidil Haris.

Untuk diketahui, sebanyak sembilan kota dan kabupaten di Riau akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Adapun daerah itu yakni; Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. *1

Kategori : Riau, Politik
wwwwww