Dituding Lakukan ”Manipulasi” Anggaran Covid-19 dan Jual Beli Jabatan, Begini Jawaban Dua Kepala OPD Pemprov Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Dua kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau menjadi sorotan sekelompok massa yang menggelar aksi demo di kantor gubernur, Jumat (18/9/2020) lalu.

Pucuk OPD yang dituding Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau yaitu Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD Riau Ikhwan Ridwan.

Tudingan kepada Mimi Yuliani Nazir soal indikasi anggaran Covid-19 ”dimanipulasi” berdasarkan klaim temuan dugaan mark up di Dinas Kesehatan provinsi, khususnya dalam pengadaan masker dan hand sanitizer.

Sedangkan tuduhan yang dilontarkan kepada Ikhwan Ridwan karena massa melihat ada keganjilan dengan dengan diangkatnya seorang mantan narapidana menjadi pejabat eselon III salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau.

Menyikapi hal itu, Mimi Yuliani Nazir yang dihubungi potretnews.com Jumat (18/9/2020) menanggapinya dengan santai. Dia mempersilahkan kepada semua masyarakat Riau untuk memantau penggunaan anggaran yang dilakukan oleh dinasnya dalam pengadaan barang terkait penanganan Covid-19.

”Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi dan melaporkan sesuatu yang di rasakannya tidak benar, termasuk penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Sejauh ini kami selama menjalani pengadaan barang dan jasa tetap mengacu dengan ketentuan peraturan serta Pemprov Riau juga selalu melibatkan aparat penegak hukum untuk pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang,” kata dia.

Ditanya soal pengadaan barang, Mimi menjelaskan, pada saat Covid-19 mulai masuk ke Riau pada bulan Maret seluruh harga yang terkait Covid-19 mulai naik. Tidak saja harganya yang melonjak tajam, bahkan pada kondisi itu masker dan hand sanitizer pun sempat kosong.

”Karena sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dalam penanganan pelayanan pasien Covid-19, (barang-barang tersebut) tentunya harus disediakan. Saat itu kondisi hand sanitizer sempat kosong dan kalaupun ada, harga lebih mahal dibandingkan situasi normal,” ucapnya.

Mimi juga mengklaim semua pelaksanaan pengadaan barang di masa covid 19 telah diaudit oleh BPK. Kata dia, saat ini BPK sedang melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan terkait pengadaan barang.

Terpisah, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan membantah tudingan yang dialamatkan kepada instansi yang dipimpinnya. ”Maaf, di BKD (Riau) tidak ada jual beli jabatan. Kalau ada pihak di BKD yang melakukan jual beli jabatan, maka kami siap untuk diperiksa oleh pihak berwajib,” pungkas Ikhwan Ridwan kepada potretnews.com, Sabtu (19/9/2020). ***