Penanganan Covid-19 di Riau Mengecewakan, padahal Sudah Dibekali Uang Rp477 Miliar, Anggota DPRD: Jangan ”Tidur Nyenyak”

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Ade Hartati Rahmat mengkritik cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) menangani pandemi Covid-19. Ia mengaku kecewa terhadap kinerja pemprov yang masih jauh dari harapan.

Anggota Komisi V DPRD Riau ini mengungkapkan, pemprov sudah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 474 miliar, namun anggaran sebanyak itu tak berarti apa-apa dalam rentang waktu Maret—September 2020 dan nyawa masyarakat melayang satu per satu.

”Sudah 7 bulan berjalan baru digunakan tidak lebih dari 50 persen, dan masih menyisakan anggaran hampir Rp200 miliar. Andaikata Pemprov Riau memiliki proyeksi kebutuhan yang benar, maka kasus penyebaran Covid-19 tidak mungkin seperti saat ini,” tandas Ade Hartati, Sabtu (19/9/2020), melansir GoRiau.com.

Ade meragukan langkah antisipasi yang sudah disusun oleh Pemprov Riau. Buktinya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan beberapa bulan lalu masih banyak terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, imbuh Ade lagi, pemprov juga tidak punya proyeksi ke depan yang harusnya bisa menjadi dasar Pemprov Riau dalam menekan penyebaran Covid-19 hingga penyebarannya terputus. Diungkapkan Ade, realokasi anggaran senilai Rp474 miliar itu, terdiri dari bantuan untuk 6 kabupaten/kota yang melakukan PSBB beberapa bulan yang lalu. Pertama, untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) Rp54 miliar terdiri dari masker, alat pelindung diri (APD), dan ekstrapuding atau vitamin dan makan bergizi.

Kemudian bantuan keuangan khusus (BKK) desa, masing-masing per desa Rp100 juta total Rp159 miliar, bankeu kelurahan Rp28 miliar, masing-masing Rp 100 juta per kelurahan. Lalu, bankeu kecamatan Rp16 miliar, masing-masing Rp100 juta per kecamatan, dan bantuan Rp191 miliar untuk keluarga terdampak.

Lebih jauh, Ade juga menyayangkan penanganan pasien Covid-19 yang telah di lakukan Pemprov Riau. Sebab, mertua dari adiknya sendiri meninggal dunia pada Kamis (17/9/2020) silam dan didiagnosa sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

”Almarhumah tidak mendapatkan fasilitas kesehatan Covid-19 dari sore kemarin (Rabu/16/9/2020). Almarhumah hanya ditempatkan di IGD yang dikhususkan bagi pasien dengan diagnosa Covid-19. Barulah, siangnya si pasien mendapatkan ruang isolasi tanpa fasilitas yang seharusnya diperuntukan bagi pasien Covid-19,” bebernya.

Pemerintah, lanjutnya, berdalih ruang isolasi dan fasilitasnya penuh, sementara anggaran BTT masih sangat besar, andai dibelikan alat tersebut mungkin nyawa bisa tertolong. Ditegaskan Ade, dirinya mendesak Pemprov Riau agar mempersiapkan secara baik seluruh hal yang dibutuhkan di tengah pendemi ini. Apalagi, pada Kamis kemarin, ada 9 orang meninggal di Pekanbaru dengan diagnosa Covid-19.

”Masihkah kita hanya menjadi pendengar dan penonton yang baik? Dalam arti kata, Riau ’tidur nyenyak’ dalam menghadapi pendemi,” pungkas. ***

Editor:
Akham Sophian