Ini Catatan Komisi I DPRD Kepulauan Meranti ke Dinas Dukcapil

SELATPANJANG, POTRETNEWS.com — Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti menghadiri rapat kerja pada Selasa (30/6/2020) lalu.

Disdukcapil merupakan salah satu mitra kerja Komisi I di bidang Hukum dan Pemerintahan. Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Pauzi SE yang didampingi Wakil Ketua Komisi Bobi Haryadi, Sekretaris Komisi Al Amin A SPd beserta anggota masing-masing; Muhammad Khozin MA, Khosairi SHi MPdi, dan Dedi Putra Shi.

Dari pihak Disdukcapil sendiri, hadir Kepala Dinas Drs Hariyandi, Sekretaris Drs Ramdan, kabid-kabid, dan kasubbag di instansi tersebut.

Ketua Komisi I, meminta kepada Kadis Dukcapil untuk memaparkan perihal tentang perkembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil hingga saat ini beserta pemutakhiran data penduduk dalam menghadapi Pilkada yang beberapa bulan mendatang akan dilaksanakan.

Dalam rapat kerja tersebut Drs Hariyandi menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan pilkada beberapa bulan mendatang, Disdukcapil dalam hal ini memfasilitasi dokumen kependudukan seperti berupa KTP elektronik sebagai salah satu dokumen kependudukan yang bisa digunakan untuk memilih nanti.

Jumlah penduduk wajib KTP-el adalah 148.978 jiwa, yang secara otomatis juga merupakan penduduk yang sudah memiliki hak pilih pada pelaksanaan pemilu ataupun pilkada.

Dalam perhitungan Disdukcapil hingga tanggal 9 Desember 2020, data potensi wajib KTP-el yang terdata berjumlah kira-kira 3.727 jiwa yang sebaiknya mesti melakukan perekaman KTP-el. Sehingga data wajib KTP hingga tangal 9 Desember 2020 menjadi 152.705 jiwa.

”Ini merupakan perkiraan jumlah orang yang manjadi potensi untuk memilih saat pilkada nanti. Perlu ketahui bahwa, Disdukcapil dalam hal ini hanyalah berwenang sebatas mencetak KTP El dan validasi saja jika diminta keterangan oleh KPU terkait status kependudukan seseorang apakah terdata sebagai warga Kabupaten Kepulauan Meranti atau bukan,” katanya.

Selebihnya imbuh Hariyandi, yang menentukan siapa-siapa saja yang masuk dalam daftar sebagai pemilih (yang masuk dalam daftar pemilih tetap/DPT) itu merupakan wewenang KPU sebagai penyelenggara pilkada.

Ketika data potensi sekitar 3.727 Jiwa, telah memasuki usia 17 tahun dan mengajukan untuk melakukan perekaman KTP-El, maka Disdukcapil wajib untuk mengeluarkan KTP El nya. Hingga saat ini, Disdukcapil sudah berusaha untuk melakukan perekaman dan percetakan KTP El secara optimal, dengan presentase perekaman secara keseluruhan sebesar 91,57 %.

Terkait perkembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, saat ini sudah mengalami kemajuan. Perlu untuk diketahui bersama bahwa pertanggal 1 Juli 2020, penerbitan dokumen kependudukan (kecuali KTP elektronik/KTP-el dan kartu identitas anak/KIA), saat ini sudah menggunakan Kertas HVS Ukuran A4, 80 gram sesuai dengan amanat Peraturan Mendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Ke depannya, ucapnya lagi, dokumen kependudukan yang telah disetujui dan diverifikasi oleh Disdukcapil berbentuk soft file, dan akan disampaikan ke pemohon melalui alamat surat elektronik (e-mail)nya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan kapanpun dan dimana saja secara pribadi. Hal ini tentu saja lebih efektif dan efisien.

Komisi I dalam hal ini menyampaikan masukan kepada Disdukcapil bahwa terkait adanya kemajuan serta perkembangan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil, hendaknya Disdukcapil menginformasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui terkait berbagai kemajuan serta perkembangan yang ada di Disdukcapil ini.

Selain itu, Komisi I juga mengingatkan bahwa perlunya Disdukcapil menginventarisir masalah-masalah penyelesaian persoalan administrasi kependudukan, dan memilah serta menempatkannya dalam slot-slot persoalan beserta upaya penyelesaiannya hingga menjadi sebuah resume.

Hal ini dimaksudkan agar ketika Disdukcapil menemui persoalan sama dengan persoalan terdahulu yang pernah diselesaikan, maka penyelesaian dari persoalan yang telah lalu tersebut, ibaratnya bisa menjadi yurisprudensi bagi penyelesaian perkara-perkara administrasi kependudukan serupa.

Mengingat persoalan administrasi kependudukan dan catatan sipil tak jarang menemui persoalan yang rumit dan beragam dilapangan, sehingga membuat slot-slot persoalan beserta penyelesaiannya dalam bentuk resume sangat perlu dilaksanakan, supaya tidak menjadi perdebatan dan pembahasan secara berulang-ulang. ***