Kemensos Andalkan RT/RW untuk Kumpulan Data Penyaluran Bansos

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Peran RT/RW dalam melakukan pengumpulan data cukup besar agar penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi optimal diakui oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

”RT/RW harus kita jadikan kekuatan untuk membantu pengumpulan data di tengah pandemi COVID-19 mengingat jumlah penerima bertambah," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, dilansir dari Antara.

Selanjutnya, ia mengatakan, data dari tingkat RT/RW diteruskan ke kelurahan hingga pemerintah daerah, yang nantinya data itu akan dikompilasi oleh pemerintah pusat sehingga ada kesamaan data penerima bansos.

Dia menambahkan pihaknya juga bakal memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi lebih baik yang dapat dijadikan sebagai acuan data penerima bantuan sosial (bansos).

DTKS, lanjut dia, juga akan memadukan data yang didapat dari aksi sosial di masyarakat, baik dari perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat. Dengan begitu, keluarga prasejahtera akan merasakan manfaat dari bansos.

”Kita punya data dan informasi lebih dulu, tinggal dikombinasikan. Makanya data terpadu itu juga harus kita modernisasi dengan berbasis IT," ucapnya.

Di tengah pandemi COVID-19 ini, Asep mengemukakan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) meningkat menjadi 20 juta, dari 15,2 juta KPM. Penambahan itu diiringi dengan peningkatan nilai manfaat menjadi Rp200.000 per KPM per bulan untuk periode Maret-Desember.

Dalam kesempatan sama, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan proses verifikasi yang valid atas data para KPM diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.

”Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data KPM dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya," katanya.

Hal itu, lanjut dia, penting untuk memastikan penerima bantuan ini tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan skema yang lain. ***

Editor:
Akham Sophian