Peran Pers Strategis Ciptakan Iklim Politik Kondusif

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pers menjadi salah satu elemen penting penyalur informasi dari penyelenggara pemilu dan pilkada. Sebagai pilar keempat dalam demokrasi, peran pers sangat strategis sebagai sarana edukasi dan kontrol perhelatan pesta demokrasi.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya menyampaikan hal itu pada Workshop Peliputan Pasca-Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Hotel Pangeran Kamis (12/9/2019).

Dia menyinggung tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun depan yang digelar di 270 daerah dengan rincian sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota dan rencananya diselenggarakan pada September 2020 mendatang.

Untuk itu, Agung mengingatkan bahwa peran media sangat penting untuk menciptakan kondisi perpolitikan yang kondusif dan menghindari friksi-friksi yang mungkin terjadi. Dia berharap media dapat mengurangi subjektivitas dan polarisasi politik masing-masing.

”Oleh karena itu, jadikanlah media sebagai ajang edukasi politik untuk masyarakat supaya mereka lebih memahami apa maknanya,” kata Agung mengimbau peserta workshop yang dipandu Syafriadi (akademisi sekaligus ketua pusat organisasi perusahaan pers).

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Jurnalistik Universitas Islam Riau, Dr Fatmawati juga berpendapat, pers harus lebih banyak mengambil peran.

”Pers harus berperan lebih untuk masyarakat. Baik, pra, sedang pemilihan bahkan pascapemilihan. Mulai dari edukasi politik, kritisi pencitraan tokoh politik sampai penekanan realisasi janji politik,” ujarnya.

Fatmawati memberikan contoh betapa peran media sebagai ajang promosi calon pemain politik sangat besar dan bisa menggiring opini publik. Seperti terjadi saat Pilgub Jawa Timur antara Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan yang tampil pada sesi kedua juga sukses memukau para peserta. Dalam paparannya antara lain dia menyebut betapa pentingnya menjaga independensi media selama ajang pemilihan berlangsung (pemilu/pilkada).

”Silakan saja perusahaan media bekerja sama dengan pihak yang ikut kontestasi politik, dengan catatan, media tetap independen dan tidak mengganggu atau melanggar kode etik jurnalistik,” pungkasnya.