PotretNews.com Selasa 18 Juni 2019
Home > Berita > Riau

Kabupaten Siak Representasi Indonesia Menyelesaikan Persoalan Deforestasi

Kabupaten Siak Representasi Indonesia Menyelesaikan Persoalan Deforestasi

Bupati Siak Alfedri.

Senin, 10 Juni 2019 19:44 WIB
Sahril Ramadana
SIAK, POTRETNEWS.com  - Karena berhasil mengurangi deforestasi (proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan), Bupati Siak Alfedri didapuk menjadi pembicara Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance (TFA) yang diselenggarakan di Bogota, Kolombia, 7 Mei 2019 lalu.Ditunjuknya Alfedri jadi pembicara juga memberi muka Indonesia dan mewakili Asia Tenggara. Sebab Indonesia di mata dunia selama ini tersorot sebagai negara dengan tingkat deforestasi memprihatinkan.

Di mata dunia internasional, hanya Kabupaten Siak yang dinilai berhasil melawan deforestasi tersebut lewat berbagai program kegiatan di antaranya konservasi dan restorasi lahan gambut, penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan varietas bernilai ekonomi ramah gambut di Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Oleh karena itu, Kabupaten Siak dengan program Siak Hijau-nya menjadi representasi bagi Indonesia menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kita termasuk terbaik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), baik dari pemadam kebakarannya, peralatan, hingga pelibatan masyarakat dan stakeholeder," kata Alfedri, Senin (10/6/2019).

Pengurangan deforestasi ini berhasil bersama program Siak Kabupaten Hijau. Hal tersebut bisa terwujud karena komitmen Pemkab Siak untuk tidak memberikan lagi lahan kepada perusahaan atau tidak memberkan izin konservasi lahan gambut ke sawit. Kayu alam juga tidak boleh dikonservasi. Ini berangkat dari MoU dengan gubernur, kementrian dan KPK beberapa waktu lalu.

"Contohnya, kami tidak bisa lagi memberikan IUP kepada PT MEG sehingga seluruh lahannya kita usulkan menjadi TORA.  Di Penyengat Sungai Apit contohnya, ada perusahaan yang mau konversi lahan sagu ke sawit, tapi tidak kita berikan," kata dia.

TFA itu forum yang dilaksanakan setiap tahun, dalam rangka penyelematan lingkungan. Forum ekonomi dunia (World Ecpnoic Forum) juga menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai prasarat bagi seluruh perusahaan atau industri.

Alfedri mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pada Forum Hutan Tropis waktu itu. Apalagi, program besar lingkungan sedang digarap Pemkab Siak. Sebab, 3 persen total luas lahan dunia adalah lahan gambut. Dari 3 persen lahan gambut itu 40 persen menyimpan karbon. Gambut terbanyak itu ada di Riau. Kabupaten Siak di provinsi Riau seluas 8.600 Km2 sebanyak 57 persennya berlahan gambut dan  21 persen merupakan gambut dalam.

Ini menyimpan karbon yang bisa menyebablan perubahan iklim (climate change). Kondisi itu sangat rawan kebakaran. Selain itu ada 320 ribu Ha lahan sawit di Siak, sebagian besarnya milik masyarakat. Masyarakat juga harus dibantu mendapatkan sertifikat ISPO agar mempunyai standarisasi terhadap komitmen penyelamatan lingkungan.

Menyadari hal tersebut, kata Alfedri, Pemkab Siak berkomitmen membangun Siak Kabupaten Hijau. Hal tersebut diwujudkan dengan menerbitkan regulasi Peraturan Bupati (Perbub) tentang Siak Hijau, yang memuat pengaturan zonasi tata ruang untuk konservasi, perkebunan, industri dan pemukiman.

Peraturan tersebut dipersiapkan menjadi Roadmap Siak Hijau yang akan menjadi payung hukum untuk berbagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Siak ke depannya.

"Saat saya menjelaskan hal ini, peserta forum lintas negara sangat tertarik. Setelah saya berbicara mereka meminta ada forum khusus. Forum khusus itu langsung diminta direktur TFA, dia dari Amerika," terang Alfedri.

Forum khusus itu dibentuk lanjutnya, untuk membedah konsep Siap Hijau yang ditawarkan olehnya. Mereka ingin mengetahui bagaimana penyelamatan gambut, sehingga pada TFA 2020 nanti di Indonesia, bahkan field tripnya nanti ke Siak. Siak Hijau ini direplikasi oleh multipihak.

"Selain itu juga banyak yang tertarik dengan cara kita mengurangi deforestasi, kebakaran hutan dan lahan dan pelibatan masyarakat," kata Alfedri.

Sebenarnya, kata Alfedri, pada dasarnya konsep Siak Kabupaten Hijau dibuat hanya ingin melakukan pencegahan dan mitigasi. Karena itu pemerintah daerah bikin regulasi berupa Perbup nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Perangkatnya sebenarnya sudah dimulai sejak 2016 lalu pasca-kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Siak Hijau ini kata Alfedri, juga merupakan suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan, swasta, CSO dan masyarakat untuk melaukan pengelolaan lingkungan yang sustainable dalam rangka berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perubahan iklim.

"Tahun ini temanya memang yurisdiksi dan kolaborasi. Siak Hijau ini berbasiskan wilayah administrasi. Kita sudah membuat zonasi, seperti zonasi konservasi, ada taman nasional Zamrud seluas 31ribu Ha, cagar biosfer Giam Siak Kecil 62 ribu Ha, Tahura 2 ribu Ha masuk wilayah Siak, suaka marga satwa 2 ribu Ha dan kawasan hutan perkebunan, pertanian dan industri.  Setiap zonasi perlakuannya berbeda," jelas Alfedri.

Alfedri menambahkan, konsep Siak Kabupaten Hijau ini juga sudah menjadi suatu hal yang sinkron dengan komitmen NDPE (No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation.  Khususnya pada 4 topik utama yakni, deforestasi, restorasi gambut, dukungan pada pekebun dan Hak Azazi Manusia (HAM).

Dalam inisiatif Siak Hijau, komitmen swasta dan upaya kolaborasinya untuk 4 pilar tersebut akan diutamakan. Caranya adalah dengan memasukannya ke dokumen pembangunan Siak Hijau dan proses pengambilan keputusan multipihak yang melibatkan pemerintah serta masyarakat sipil.

"Hal ini juga menarik bagi uni eropa. Sebab perdagangan luar negeri juga mempersaratkan itu. Tentu kita dorong semua zonasi tadi untuk melengkapi saratnya agar ikut menjaga lingkungan," kata dia.

Alfedri juga mengklaim semua stakeholder mendukung atas program yang digagas pemerintah daerah Siak ini. Sebab ini juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat adat.

"Saya rasa, semua mendukung, apalagi terkait penyelamatan lingkungan. Selama ini LAMR,  perusahaan, masyarakat mendukung kita untuk penyelamatan lingkungan. Sebab ini skenario internasional," kata dia.

Lebih jelas, lanjut Alfedri, dukungan itu telah diberikan NGO (Non Governmnet Organization)  yang tergabung dalam koalisi ‘Sedagho Siak’. Koalisi ini komit memberikan segala bentuk dukungan teknis yang dibutuhkan.

Kemudian, ada 7 perusahaan yang difasilitasi oleh Center of Reform on Economics (CORE) yang sudah menyatakan ketertarikannya kepada program Siak Hijau. Perusahaan itu adalah PT Musim Mas,  PT Cargil, PT Neste, PT GAR, PT Pepsico, Unilever dan Danone.

"Kampus-kampus juga mendukung program Siak Kabupaten Hijau ini. Tinggal lagi kita terus mewujudkan komitmen ini, saya kira tidak ada yang tidak merespon secara baik demi masa depan lingkungan kita," kata dia.

Apalagi, kata dia, hasil kunjungannya ke Kolombia membuahkan hasil. Sebab pada TFA 2020 mendatang mereka menetapkan Siak menjadi area yang dikunjungi.

"Jadi tak payah lagi kita mengundangnya. Sebab mereka tertarik dengan program kita. Mengenai TFA 2020 ini saya sudah bicara ke Gubernur Riau Pak Syamsuar,  bagaimana kalau kegiatan dilaksanakan di Pekanbaru, supaya delegasi negara-negara itu tidak jauh untuk datang ke Siak. Ini juga sudah saya sampaikan ke BRG. Tapi yang jelas baik di Jakarta maupun di Pekanbaru TFA 2020, Siak sudah masuk ke dalam agendanya," kata dia. ***

wwwwww