Bawaslu Siapkan Surat Panggilan untuk Lima Kepala Dinas Pemprov Riau yang Hadir Rakerda Partai Golkar di Pasirpengaraian

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Lima pegawai negeri sipil (PNS), anak buah Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman akan dipanggil Badan Pengawasan Pemilihan Umum lantaran ikut-ikutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu. Kelima kepala dinas di Pemprov Riau itu dimintai keterangannya terkait kehadiran mereka di tengah kader partai.

Kelimanya antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau Dadang Eko Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Riau Rudianto, Kepala Dinas Perkebunan Riau Feri HC, Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yulianti Nazir, Plt Kepala Dinas Perhubungan Riau Rahmad Rahim.

"Kita perlu tahu, makanya akan kita minta klarifikasi, apakah mereka memang diundang, atau inisiatif sendiri dalam acara partai tersebut," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan Lubis, Kamis (28/9/2017).

Bawaslu sangat berwenang memanggil kelima Kepala dinas yang ikut menyaksikan pimpinan mereka yakni Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman (akrab disapa Andi Rachman, red) ketika mendapatkan surat keputusan (SK) dari Partai Golkar sebagai calon maju dalam Pilgub Riau 2018.

‎"Karena berdasarkan UU No 7 tahun 2017 ini, Bawaslu diamanatkan untuk mengawasi segala aktivitas ASN (aparatur sipil negara) berkaitan dengan kampanye," ucap Rusidi, dilansir potretnews.com dari merdeka.com.

Rusidi menegaskan, apapun alasan partai dan para pejabat tersebut, dalam aturan mereka tidak diperbolehkan mengikuti setiap kegiatan partai. Kehadiran mereka memberi kesan dukungan dan ikut bergembira pimpinannya mendapat SK penetapan sebagai calon Gubernur Riau.

"ASN tidak boleh digiring ke acara partai walaupun ketua partainya pejabat daerah. Kan cukup pimpinan terkait saja yang datang, bukan seluruhnya kesana. Jika pejabat terkaitnya saja tentu itu merupakan keterwakilan pemerintah," tegas Rusidi.

Menurutnya, persoalan semacam ini harus disikapi. Sebab, bisa saja nantinya partai lain ikut mengundang para pejabat dengan alasan yang sama seperti dilakukan Golkar.

"Namun lebih dalam, kita belum bisa menindak aatas kejadian tersebut. Karena sampai dengan saat ini belum ada calon gubernur yg telah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujarnya.

Untuk diketahui, lima para kepala dinas menyaksikan Arsyadjuliandi Rachman selaku Gubenur Riau mendapat SK dari DPP Golkar yang diserahkan oleh Koordinator Wilayah Riau dari DPP Golkar, Idris Laena.

Idris Laena yang juga sebagai anggota DPR RI ini juga sempat diusir sejumlah kader yang merasa diprovokasi usai penyerahan SK tersebut. Karena di DPC Golkar Rokan Hulu terjadi dua kepengurusan atau dua kubu, sehingga salah satu kubur merasa diprovokasi.

Acara rakerda itu berlangsung pada Sabtu (23/9/2017) lalu. Namun foto para Kadis di Riau tersebut baru beredar pada Rabu (27/9/2017) di sejumlah media sosial. ***

Editor:
Muh Amin