PotretNews.com Selasa 13 November 2018
Home > Berita > Umum

Anggota DPRD Pekanbaru Ini Wanti-wanti Pihak Sekolah: Tak Ada Lagi Istilah Uang Bangku, Uang Pangkal...!

Anggota DPRD Pekanbaru Ini Wanti-wanti Pihak Sekolah: Tak Ada Lagi Istilah Uang Bangku, Uang Pangkal...!

Ilustrasi.

Rabu, 14 Juni 2017 19:40 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kalangan DPRD Pekanbaru kembali mewanti-wanti pihak sekolah, agar konsisten dalam melaksanakan aturan dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Yang paling ditekankan di sini, jangan sampai ada pungutan liar (pungli) lagi, karena hal tersebut sangat memalukan.Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, Rabu (14/6/2017) menegaskan, pungutan apapun terkait penerimaan siswa baru memang tidak diperbolehkan. Baik itu untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Apalagi persyaratan penerimaan siswa masing-masing tingkatan, sudah ditetapkan.

"Jangan ada pula istilah uang bangku dan lain-lain. Setiap tahun kita temukan laporan-laporan seperti ini. Tahun ini, jangan sampai terjadi. Beberapa waktu lalu, sudah kami ingatkan, sekarang kembali kami ingatkan. Itu sangat memalukan," kata Aidil dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Seperti diketahui, Disdik Pekanbaru sudah menetapkan, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017, dimulai pada 5 Juli mendatang. Mulai dari tingkat PAUD/TK, SD hingga SMP. Sementara untuk tingkat SMA/SMK, tidak menjadi wewenang Disdik Pekanbaru. Tapi menjadi tanggung jawab Disdik Provinsi Riau.

Ads
Untuk persyaratannya, penerimaan siswa baru tingkat SD menggunakan sistem kuota dan tempatan. Siswa yang diterima sudah berumur 7 tahun ke atas. Sementara untuk SMP, menggunakan sistem online, tapi tetap ada kuota tempatan.

Lebih lanjut dipaparkan Aidil, karena sudah adanya prosedur tetap penerimaan siswa baru ini, maka pihak sekolah tinggal melaksanakannya saja. Jika melakukannya di luar itu, maka sudah dipastikan menyalahi aturan.

"Yang paling disorot masyarakat banyak itu, uang pangkal dan uang yang tidak jelas lainnya. Pak Jamal (Kepala Disdik Pekanbaru) juga sudah memberi lampu kuning, bahwa tidak ada istilah uang pangkal. Makanya pihak sekolah harus mengikutinya," tegas politisi Demokrat ini. ***

Editor:
Farid Mansyur

Kategori : Umum, Pekanbaru, Riau
wwwwww