PotretNews.com Kamis 18 Oktober 2018

TKA Ilegal Asal China Sering Keluar Masuk Riau, Nekat Kelabui Petugas

TKA Ilegal Asal China Sering Keluar Masuk Riau, Nekat Kelabui Petugas

TKA ilegal asal China diamankan di Kantor Imigras Pekanbaru. (foto: tribunpekanbaru.com)

Rabu, 18 Januari 2017 09:05 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Provinsi Riau Rasyidin Siregar mengatakan, dalam razia ke proyek PLTU Tenayanraya Pekanbaru pada Selasa (17/1/2017) sore, pihaknya menemukan 98 tenaga kerja asing, yang semuanya warga China.Mereka itu kedapatan tidak memiliki dokumen atau izin bekerja. Pada umumnya, para pekerja asing itu memakai visa wisata. Bukan visa kerja.

"Hasil pendataan tadi ada 98 tidak memiliki izin dan akan kita keluarkan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau Rasyidin Siregar, dikutip potretnews.com dari tribunpekanbaru.com.

Rasyidin mengungkapkan, razia di proyek PLTU Tenayanraya digelar pada Selasa sore. Itu merupakan pengecekan rutin sekali dalam setahunnya pada setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Ads
Satu per satu paspor para pekerja asing di proyek itu diperiksa. Hasilnya, hampir semuanya tidak memiliki izin kerja. "Hanya lima yang mengantongi visa kerja, selebihnya visa kunjungan wisata," terang Rasyidin.

"Kami terakhir mendatangi PLTU ini setahun lalu," kata dia lagi. Rasyidin menyebut para tenaga kerja asing ilegal itu main ‘kucing-kucingngan’ dengan petugas, karena terindikasi mereka sering keluar masuk Riau. “Mereka mengelabui petugas dengan keluar masuk sekali tahun," tuturnya.

Saat ditanya mengenai keahlian atau profesi dari 98 pekerja asing ilegal itu, Rasyidin mengatakan beragam, mulai dari level bawah sampai menengah. "Mulai dari tukang sampai menengahlah. Macam-macam bentuknya," ujarnya.

Dia menjelaskan, izin tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia pada tahap awal dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sementara untuk perpanjangan izin bisa dilakukan di kabupaten, kota atau provinsi.

“Untuk izin ini tergantung kebutuhan kerja mereka ada yang enam bulan dan ada yang satu tahun. Kita akan terus melakukan pemeriksaan izin para pekerja asing ini," kata dia. ***

Editor:
Hanafi Adrian

wwwwww