PotretNews.com Sabtu 25 Februari 2017
Home >  Berita >  Kampar

Seorang Kades Peserta Bimtek Bodong ke Lombok tapi ”Nyasar” dan Terlunta-lunta di Yogyakarta Mengaku Sudah Setor Uang ke Oknum PNS BPMPD Rp7,5 Juta

Seorang Kades Peserta Bimtek Bodong ke Lombok tapi ”Nyasar” dan Terlunta-lunta di Yogyakarta Mengaku Sudah Setor Uang ke Oknum PNS BPMPD Rp7,5 Juta

Ilustrasi.

Jum'at, 30 Desember 2016 11:31 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Salah seorang kepala desa (kades) yang tergabung dalam rombongan 12 Kades dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang saat ini terlunta-lunta di Kota Yogyakarta, mengaku telah ditipu oknum pegawai BPMPD Kampar.BERITA TERKAIT:

. Modus Bimtek ke Lombok, 12 Kades Asal Kabupaten Kampar Malah ”Terlunta-lunta” di Yogyakarta Tak Punya Ongkos Pulang

. Oknum PNS BPMPD Kampar Diduga ”Merekayasa” Bimtek Bodong 12 Kades ke Lombok meski Kenyataannya ”Nyasar” ke Yogyakarta dan Kini Terlunta-lunta

Ads
Pasalnya ia mengaku sudah dipungut biaya sebesar Rp7,5 juta untuk mengikuti bimbingan tekhnis (bimtek) yang rencananya akan digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami sudah dimintain uang oleh Ibu Annida, dia itu adalah pegawai BPMPD Kampar. Kami tidak ada curiga kalau begini jadinya," ungkap salah seorang kades yang tak mau disebutkan identitasnya, Kamis (29/12/2016) malam, seperti dikutip potretnews.com dari GoRiau.com.

Sebelumnya diberitakan, terkait terlantarnya 12 orang kepala desa asal Kabupaten Kampar di Yogyakarta ini semakin menguatkan bahwa ada ketidakberesan izin untuk mengikuti bimtek yang akan dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Selain tidak mendapatkan izin dari Pj Bupati Kampar dan Kepala BPMPD Kampar, berdasarkan pengakuan dari salah seorang kepala desa yang merupakan peserta bimtek, dirinya telah dikibuli (dibohongi) oleh oknum pegawai di lingkungan BPMPD Kampar.

Pasalnya dengan dalih akan memberangkatkan para Kades dalam rangka mengikuti bimtek tersebut, oknum BPMPD memungut biaya sebesar Rp7.500.000/orang.

Mengenai legalitas dan perizinan bimtek, kades yang sengaja disembunyikan namanya ini mengaku tidak tahu -menahu soal itu. "Kami dimintain uang, soal diizinkan atau tidak kami tidak tahu. Kami hanya mengikuti saja," ujarnya.

Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon pegawai BPMPD Kampar yang disebut bernama Annida itu seperti sengaja menonaktifkan selulernya. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi atau jawaban langsung terkait masalah tersebut. ***

Editor:
Farid Mansyur

www www