Tidak Ingin Lagi Jadi Kabupaten Termiskin di Riau, Ini Kata Bupati Inhil kepada Peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi UPPKS

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil melaksanakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS) se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau Tahun 2016 di salah satu penginapan Kota Tembilahan. Pelatihan ini dibuka Bupati Inhil diwakili Asisten I Setda Inhil Afrizal dan turut dihadiri Kepala BP3AKB serta beberapa pejabat eselon di lingkungan pemkab dan peserta pelatihan, Rabu (14/12/2016).

Pelatihan ini dilaksanakan 13-16 Desember 2016 yang diikuti sebanyak 49 kelompok UPPKS utusan se-Inhil dengan Jumlah peserta UPPPKS 95 orang dan di tambah petugas lapangan 8 orang yang menghadirkan 1 orang narasumber dari BKKBN Prov Riau.

Dalam kesempatan itu, Asisten I Setdakab Inhil Afrizal mengatakan, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di mana pun, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir.

"Kabupaten Inhil merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau. Kondisi ini cukup memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah memiliki tugas berat untuk segera mengatasi permasalahan serius, yaitu menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak semakin luas," katanya.

Berdasarkan laporan ketua panitia pelaksana, dari data BPS, persentase penduduk miskin (sangat miskin) Inhil di tahun 2015 mencapai 8,10 persen atau 56.850 jiwa. jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7,51 persen.

Sementara data Disdukpencapil, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir semester I tahun 2016, mencapai 612.665. dari jumlah tersebut, 40 persen atau 163.092 jiwa tergolong penduduk dengan kesejahteraan rendah.

"Karena itu perlu mencari solusi yang terbaik dan membuat serta merencanakan hal-hal yang sangat teknis, serta program-program yang dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di Inhil," jelasnya.

Dalam komitmen itu, lanjutnya pemerintah daerah dan seluruh unsur pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, hendaknya menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dan teknik fasilitasi implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah. (adv/pemkab/suf)