47 Desa di Inhil ”Terkatung-katung” tanpa Pimpinan karena Harus Menunggu Jadwal Bupati

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Hingga kini penjabat sementara (pjs) kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, tak kunjung dilantik. Lamanya pelantikan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Keterlambatan pelantikan pjs kades ini menimbulkan isu tak sedap untuk Bupati Wardan. Disinyalir jika adanya kepentingan politik HM Wardan dengan keterlambatan tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Yulizal kepada awak media beberapa waktu lalu menjelaskan alasan keterlambatan pelantikan pjs kades karena harus mencocokan jadwal Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan yang sangat padat

"Kami hanya menjadwalkan (pelantikan para pjs, red), jadi jangan salah persepsi. Kami hanya menjadwalkan. Kapan beliau mau melantik silakan, tahun depan juga tidak masalah. Kalau kita sudah siap," sebut Yulizal.

Yulizal juga mengatakan bahwa yang bisa melantik 47 pjs kepala desa hanya bupati, wakil bupati dan camat."Yang bisa melantik yang sama-sama memiliki lencana," tuturnya.

Sementara saat dikonfirmasi apakah penundaan tersebut ada unsur politik kepentingan HM Wardan, Yulizal tidak membantah atau membenarkan. "Tak tahu saya, no comment," katanya.

Sementara itu, Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), Firmansyah Saini menyayangkan lambannya pelantikan pjs kades tersebut. "Apalagi ada sebanyak 47 desa yang saat ini tidak miliki pimpinan, itu bukan jumlah yang sedikit," katanya.

Dikatakan, jika memang jadwal Bupati Wardan padat, seharusnya bisa diwakilkan kepada Wakil Bupati Rosman Malomo.

"Itulah fungsi wakil bupati, yakni membantu jika bupati terlalu sibuk. Apalagi pelantikan ini sifatnya sangat penting demi jalannya pemerintahan desa yang baik jadi pak bupati jangan terlalu memaksakan diri untuk melantik. Utamakan kepentingan masyarakat di 47 desa daripada kepentingan sendiri,” ujarnya. ***