Kisah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang Terhambat Pembebasan Lahan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan 92 petak lahan terletak di seksi satu dari rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai 131,5 kilometer masih bermasalah. "Sewaktu mau ganti rugi, Chevron layangkan protes. Karena beberapa titik lahan diklaim milik masyarakat tenyata konsesi mereka," ucap Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi.

Dia menyatakan masalah konflik lahan terutama tumpang tindih dengan masyarakat tempatan bukan masalah baru di provinsi itu, karena acap kali ditemukan termasuk pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai.

Akan tetapi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyelesaikan masalah 92 petak lahan tersebut.

Kini, lanjutnya, Kementerian PUPR sudah meminta testimoni kepada pihak kejaksaan terkait aspek hukum pembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan di tengah bersengketa ini.

Seperti diketahui, PT Hutama Karya (Persero) telah ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Trans Sumatra termasuk ruas Pekanbaru-Dumai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 100/2014.

Data terakhir perusahaan pelat merah tersebut hingga 2 Juli 2016, ruas tol itu memiliki enam seksi dengan total lahan sudah terbebas 28,125 kilometer.

Seperti di seksi satu Pekanbaru-Minas 9 kilometer dengan total 86,67 hektar, tercatat lahan sudah terbebas 25,42 hektar atau setara 2,9 kilometer.

"Sebelum negosiasi sampai proses pembayaran ganti rugi selesai, Kementerian PUPR meminta rekomendasi dan testimoni dari kejaksaaan dulu," tutur Masperi seperti dikutip potretnews.com dari bisnis.com.

Presiden Joko Widodo telah dijadwalkan datang ke Provinsi Riau dengan salah satu agenda yakni meresmikan proyek pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai.

"Kami telah mengagendakan peresmian proyek jalan tol, bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi bulan ini," ujar Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi. ***

Editor:
Fanny R Sanusi