Tahun 2020-2030, Penduduk Pekanbaru Diprediksi Didominasi Usia Produktif

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru, Riau memerkirakan pada 2020-2030 mendatang penduduk setempat akan didominasi usia produktif yakni 15-64 tahun. BACA JUGA:

. Pertumbuhan Penduduk Riau dalam Kondisi ”Bahaya”, Satu Orang yang Bekerja Harus Menanggung 100 Pengangguran

. Per Maret 2016, Penduduk Miskin Riau Tercatat Setengah Juta

. Pengangguran Meningkat, Perekonomian Riau Anjlok Sepanjang 2015

"Ini bonus demografi yang akan dimiliki Pekanbaru saat 2020-2030," kata Asisten IV Setdako Pekanbaru Mutia Eliza di Pekanbaru, Jumat (11/11/2016), sebagaimana dikutip potretnews.com dari okezone.com.

Mutia Eliza menjelaskan, bonus ini harus bisa disiasati dan disikapi agar bisa bermanfaat dan menguntungkan Pekanbaru. "Kita ketahui bahwa tahun 2020-2030, penduduk Pekanbaru usia produktif 15-64 tahun itu lebih banyak daripada usia tidak produktif," terangnya.

Apabila bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dan meningkatkan kualitas masyarakat, maka ini akan sia-sia. Pembangunan akan terhambat. Sebaliknya jika sedari dini bisa dirancang dan dipersiapkan bisa menjadi modal SDM.

"Jika usia produktif ini berkualitas dan baik, maka negara akan maju dan berkembang," tegas Mutia. Karena itu, sebut dia, perlu ada upaya bersama membangun kesepahaman bahwa SDM ini dibutuhkan, sehingga sedari kini harus dibentuk, bina, dan dijaga.

"Kebijakan dan strategi, dan analisa dampak kependudukan ini perlu dilakukan," saran dia lagi. Di sisi lain Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru M Amin menyebutkan diproyeksikan 2020 jumlah penduduk setempat sebanyak 1.169.070 jiwa.

M Amin mengatakan, bahwa Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 m2 saat ini memiliki jumlah penduduk 1.038.118 jiwa. dengan laju pertumbuhan penduduk 4,6% per tahun.

"Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran murni, namun juga disebabkan oleh angka migrasi yang tinggi," terangnya.

Ditambahkannya, sosialisasi sangat penting bagi Pemkot untuk membuat kebijakan dan strategi analisa dampak kependudukan.

"Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kependudukan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan daerah. Kiranya perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan suatu model solusi strategis dampak kependudukan," ujarnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi