Perusahaan Pembakar Hutan Diduga Punya Akses ke Pusat Kekuasaan

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Wakil Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau bukan hal baru. Karena itu dibutuhkan langkah yang menyeluruh dalam menyelesaikannya. Menurut Trimedya, tantangan utama dalam penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan 2015 tercermin melalui foto jajaran petinggi Polda Riau bersama petinggi PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang beredar di media.

"Perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan ini kan perusahaan besar yang punya akses ke pusat kekuasaan, makanya pembakaran hutan juga enggak pernah tuntas," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Trimedya menuturkan, hal itu diperparah dengan penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) usai menyegel lahan yang dibakar, pada Jumat (2/9/2016).

Menurut Trimedya penyanderaan tersebut semakin menunjukan bukti adanya akses perusahaan tersebut ke pusat kekuasaan.

Karena itu, Trimedya pun meminta Polri untuk tegas dalam kasus pembakaran hutan.

"Semestinya Divisi Propam Polri menindak tegas para petinggi Polda Riau yang ada di foto bersama petinggi perusahaan pembakar hutan. Kami akan suarakan ini saat rapat bersama Kapolri siang nanti," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo membenarkan, orang-orang dalam foto yang beredar di media sosial salah satunya adalah Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan bersama para pengusaha.

Namun, ia membantah foto-foto tersebut terkait pertemuan khusus dengan petinggi PT APSL untuk membahas kasus kebakaran hutan di Riau.

Guntur menjelaskan, foto tersebut diambil pekan lalu saat tengah makan malam di sebuah hotel di Riau. Dalam pertemuan itu juga ada sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan beberapa penyidik Polda Riau.

Guntur mengatakan, baik anggota polisi maupun rombongan itu baru saling mengenal malam itu. Menurut Guntur, orang-orang itu memperkenalkan diri mereka sebagai bos besar dari hotel tempat mereka makan malam.

Setelah berfoto, mereka pun kembali ke tempat duduk semula. Ia menegaskan bahwa tak ada perbincangan apa pun terkait kasus pembakaran hutan.

Nama PT APSL kembali terdengar setelah adanya kabar penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin (5/9/2016), sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT APSL. Hal ini pun menyulut respons keras Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Itu melawan hukum dan merendahkan kewibawaan negara, apalagi diduga perusahaan terlibat," ujar Siti Nurbaya di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Sebelum disandera, polisi hutan dan penyidik dari Balai Penegakan Hukum KLH sedang menyegel dan mengumpulkan barang bukti kebakaran hutan, Jumat (2/9/2016).

Namun dalam perjalanan, mereka dicegat massa, kemudian dipaksa untuk mencabut segel serta menghapus foto dan video yang direkam.

Menanggapi berbagai temuan dan aksi penyanderaan, Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya kini mengincar PT APSL. "Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT APSL jadi prioritas kami," kata Siti. ***

Editor:
Wawan Setiawan

Sumber:
Kompas.com