PotretNews.com Minggu 05 April 2020
Home >  Berita >  Riau

Yaelah… Usai Noviwaldy Lapor ke KPK, Rencana Hak Angket DPRD Riau ”Melemah” Jadi Interpelasi

Yaelah… Usai Noviwaldy Lapor ke KPK, Rencana Hak Angket DPRD Riau ”Melemah” Jadi Interpelasi

Noviwaldy Jusman.

Jum'at, 08 April 2016 06:18 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Keinginan sejumlah Anggota DPRD Riau menggulirkan Hak Angket terkait masuknya dana eskalasi sebesar Rp220 miliar di APBD Perubahan 2015, mulai melemah, pasca-Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada rapat pimpinan yang digelar, Kamis (7/4/2016), sejumlah fraksi mulai mengarahkan Hak Angket menjadi Hak Interplasi. Menurut Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera Husni Thamrin, pihaknya memilih interpelasi, sebagai upaya untuk bertanya terlebih dulu masalah masuknya dana eskalasi tersebut.

"Tapi kami sudah memutuskan, untuk Fraksi Gerindra, juru bicaranya Taufik Arakhman, tanya ke dia saja nanti," kata Husni.

Taufik sendiri menjelaskan, Fraksi Gerindra Sejahtera lebih memilih menggunakan hak bertanya daripada hak angket. "Setelah menemui kesepakatan bersama, kami sepakat menggunakan hak interpelasi. Hak Angket yang direncanakan anggota fraksi ditarik lagi," kata Taufik Arrakhman.

Alasannya, pihak Fraksi Gerindra Sejahtera memilih hak interpelasi terlebih dahulu yang dikemukakan dalam persoalan pembayaran hutang eskalasi yang dimaksud.

"Kami bertanya dulu ke pemprov, apa sebenarnya yang terjadi dengan pembayaran hutang eskalasi ini. Setelah bertanya, tentu kita semua akan tahu dan tidak tetutup kemungkinan juga, ada langkah selanjutnya," kata dia.

Sementara sumber dari Fraksi Demokrat, dalam rapat internal fraksi bersama Ketua DPD Partai Demokrat, juga sudah diperintahkan kepada anggota yang mengajukan Hak Angket untuk mencabut kembali.

Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo mengaku, hasil dari rapat pimpinan DPRD dan Fraksi, terkait Hak Angket tersebut diserahkan sepenuhnya pada masing-masing anggota.

"Tadi telah digelar rapat pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi. Atau rapat pimpinan. Maka, disepakati bahwa sepenuhnya untuk perihal eskalasi berada di masing-masing anggota DPRD Riau. Apakah, itu ingin menggunakan haknya pada persoalan ini atau tidak," ungkap Sunaryo.

Politisi PAN ini menyebutkan, soal pembayaran hutang eskalasi sudah mulai jelas ada titik terang. Kemudian, terkait penggunaan Hak Angket ini sendiri belum diserahkan kepada pimpinan.

"Jikalau Hak Angket yang beredar sudah ditandatangani pengusul itu dibaca dari media sudah 17 orang tersebut, belum ada sampai pada meja Pimpinan DPRD Riau. Maka kami lihat nanti perkembangannya. Kalau, sudah sampai akan kami telaah," ujar Sunaryo.

Hak Angket yang bergulir seiring persoalan dana eskalasi atau dana hutang daerah ini, memang sempat memanas. Para wakil rakyat merasa kecolongan dengan masuknya anggaran tersebut di APBD Perubahan 2015, walau pada pembahasan di Banggar sempat ditolak.

Masuknya anggaran dianggap tiba-tiba membuat banyak spekulasi siapa yang bermain dengan pembahasan tersebut. Sehingga ada kesan saling tuduh antar-anggota dewan.

Jatuh Sakit
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman yang menjadi sorotan atas aksinya melaporkan kasus ini ke KPK, Kamis (7/4/2016) siang jatuh sakit. Noviwaldi sempat di opname di RS Awal Bros. Namun yang bersangkutan mengaku darah tingginya kambuh, kemungkinan karena kelelahan.

Terkait masalah eskalasi, Noviwaldi enggan berkomentar. Ia mengatakan, usahanya untuk meminta KPK menelusuri masalah ini sudah diserahkan sepenuhnya. "Jadi tugas saya sudah, tunggu saja hasilnya," ujarnya. ***

Editor:
Mukhlis

Sumber:
GoRiau.com

       
        Loading...    
           
Kategori : Riau, Politik
Loading...
www www